Sedang Viral, Apa Beda Mudik dan Pulang Kampung?

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Kamis, 23 April 2020 11:43
Sedang Viral, Apa Beda Mudik dan Pulang Kampung?
Sepintas dua istilah ini mirip maknanya, padahal...

Dream – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Agus Wibowo, menerangkan, ada perbedaan pengertian antara pulang kampung dan mudik pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dua istilah ini memiliki arti berbeda menurut protokol larangan mudik yang diatur oleh pemerintah.

“ Kita sudah lama melakukan kajian (pelarangan mudik) ini, kita sudah bicara dengan LIPI juga bahwa ada beberapa yang akan mudik dan kebanyakan tidak mudik. ASN dan sebagainya pasti tidak akan mudik karena dilarang,” ujar Agus dalam seminar daring bersama Survei KedaiKOPI, Rabu 22 April 2020.

Dalam presentasi yang disampaikan, ada penjelasan tentang perbedaan mudik dan pulang kampung. Mudik adalah pulang kampung yang sifatnya sementara dan akan kembali lagi ke kota.

Sementara, pulang kampung adalah pulang ke kampung halaman dan tidak akan kembali lagi ke kota.

1 dari 5 halaman

Protokol Mudik dan Pulang Kampung

Ada beberapa golongan masyarakat yang dilarang mudik seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-POLRI, BUMN, BUMD, dan masyarakat berpenghasilan tetap. Golongan ini dilarang mudik, keluar rumah, berkumpul, serta harus taat pada peraturan PSBB dan peraturan penanganan COVID-19.

Kelompok yang dapat pulang kampung adalah kelompok PMI dan PHK. Namun, kelompok ini tetap harus mengikuti protokol pulang kampung secara ketat.

Protokol pulang kampung diawali dengan mengisi formulir keterangan diri dan dan tujuan kepulangan. Memiliki rekomendasi gugus tugas daerah dan dan izin kepala desa.

Selain itu, kelompok pulang kampung disyaratkan untuk tidak kembali ke kota, menjalani pemeriksaan kesehatan, dan menjalani isolasi mandiri.

(Sumber: Liputan6.com/Ade Nasihudin Al Ansori)

2 dari 5 halaman

Jalan Arteri Ditutup Lusa, Nekat Mudik Akan Disuruh Putar Balik

Dream – Aturan larangan mudik masih terus digodok pemerintah. Nantinya, jalan-jalan umum atau jalan arteri akan mulai ditutup per Jumat, 24 April 2020.

Dikutip dari Liputan6.com, Rabu 22 April 2020, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sigit Irfansyah menyatakan, kementeriannya masih mematangkan titik-titik jalan arteri yang akan ditutup nantinya.

" Insya Allah 24 April nanti akan mulai ditutup, jalan arteri, jalan non-tol, jalan lain, saat ini sedang pematangan lokasi dengan Ditlantas, Dishub, Balai Jalan, dimana lokasi tempat penyekatan," kata Sigit dalam diskusi online.

 

 © Dream

 

Sigit menegaskan aksi jalan tol tidak akan mengalami penutupan namun diberlakukan penyekatan. Jalan bebas hambatan ini hanya digunakan untuk kendaraan logistik yang mengangkut barang-barang saja.

" Yang tidak ada berhubungan dengan logistik, harus balik kanan. Sekarang ini arahannya persuasif. Demikian juga di tol, teknisnya sedang dimatangkan. Intinya nanti diputar balik, jadi kalau logistik aman," kata dia.

3 dari 5 halaman

Yang Nekat Mudik, Siap-siap Disuruh Putar Balik

Sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik juga masih didiskusikan. Kata Sigit, untuk periode 24 April hingga 7 Mei mendatang, sanksi bagi pelanggar masih dalam batas putar balik saja. Namun setelah itu, tindakan yang lebih tegas kemungkinan akan diterapkan petugas di lapangan.

" Jadi pada 24 April sampai 7 Mei ini hanya diputar balik, kalau banyak yang memaksa keluar dari daerah PSBB, tentunya akan ada sanksi yang lebih tegas. Kita harap mudah-mudahan sudah nggak ada kendaraan pribadi yang melintas," katanya.

4 dari 5 halaman

Permenhub Sedang Digodok

Kemenhub diketahui segera mengatur Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur mekanisme pelarangan mudik hingga sanksi yang diterapkan bagi masyarakat yang melanggar.

Hal ini menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo yang akhirnya dengan tegas melarang mudik demi menekan angka penyebaran Corona. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, sektor transportasi diharapkan dapat berperan aktif dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

" Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan segera menyiapkan Permenhub yang mengatur pelarangan mudik termasuk sanksinya apabila melanggar aturan,” kata Adita di Jakarta.

Kata Adita, penyusunan regulasi Permenhub ini akan melibatkan stakeholder terkait seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kepolisian dan sebagainya. Nantinya, regulasi transportasi terkait pelarangan mudik, berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi. Sanksi juga akan mulai diberlakukan secara penuh per 7 Mei 2020.

“ Pelarangan dimulai pada 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan, dan mulai diberlakukan sanksi secara penuh pada 7 Mei 2020. Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 H, dan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan Pandemi Covid-19,” kata dia.

Akses Keluar Masuk Wilayah Dibatasi

Lebih lanjut Adita menjelaskan, skenario yang akan disiapkan adalah pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan.

Hal tersebut dilakukan karena yang dilarang untuk melintas adalah angkutan yang membawa penumpang saja, sementara angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.

Pelarangan mudik berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona.

Larangan mudik ini nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek, namun masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek (aglomerasi).

Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga tidak akan ditutup atau dihentikan operasionalnya, hal ini untuk mempermudah masyarakat yang tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya.

(Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma)

5 dari 5 halaman

Masih Mau Nekat Mudik? Denda Rp100 Juta Menanti

Dream – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengusulkan, adanya rencana pemberian sanksi bagi warga yang nekat mudik selama pandemi corona berlangsung.

Hal ini dimaksud untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona covid-19 di Indonesia. Pemberian sanksi tersebut akan didasarkan pada Undang Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 93.

" Ya ini baru tahap pembahasan bersama Menko Luhut nanti dibahas bersama Presiden Jokowi dalam ratas (Rapat Terbatas)," tegas Budi saat dihubungi Merdeka.com, dikutip Selasa 1 April 2020.

 

 © Dream

 

Menurut Budi, aturan ini mendapat lampu hijau dari Presiden Jokowi. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan sanksi bagi pihak yang melanggar hukum akan dikenakan hukuman pidana hingga satu tahun atau denda Rp 100 juta.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

" Sanksinya bagi yang mudik ke UU kekarantinaan kan ada," singkat Budi.

Beri Komentar