Dream - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya mengeluarkan payung hukum untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang dijalankan para pengusaha. Program mandiri ini dipastikan takkan mengganggu dan berbeda dengan vaksinasi gratis yang dijalankan pemerintah. 

Payung hukum tersebut berupa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Mengutip laman Covid19.go.id, Sabtu, 27 Februari 2021, Permenkes tersebut menjabarkan dengan jelas tata laksana program vaksinasi termasuk vaksin gotong royong yang dilakukan kalangan pengusaha.   

Merujuk pada Permenkes itu, pelayanan vaksinasi Gotong Royong hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan. Pengusaha dilarang menjalankan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan tempat dilaksanakannya vaksinasi program pemerintah.

Dalam penyelenggaraannya, tata laksana pelayanan vaksinasi mengacu pada standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh tiap-tiap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dari Kemenkes.

Bagi badan hukum/badan usaha yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, maka pelayanan vaksinasi Gotong Royong dapat dilakukan di fasilitas tersebut. Dalam pelaksanaannya, pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Data Wajib Setor ke Kemenkes

Untuk menjaga akuntabilitas dan kontrol data, perusahaan yang akan melakukan vaksinasi Gotong Royong harus melaporkan jumlah karyawan/karyawati dan keluarga kepada Kemenkes.

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan vaksinasi Gotong Royong harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara elektronik melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 atau secara manual untuk disampaikan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Setiap orang yang telah disuntik vaksin COVID-19 Gotong Royong akan memperoleh kartu vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik. Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) untuk vaksin Gotong Royong akan sama dengan penanganan KIPI untuk program vaksinasi pemerintah.

Arya Sinulingga selaku Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan vaksinasi gotong royong jadi upaya paralel yang saling menguatkan dan melengkapi.

“Inilah pembuktian bahwa perusahaan tidak hanya bertujuan profit, melainkan juga punya kontribusi aktif dalam menyelesaikan permasalahan bangsa seperti pandemi ini," ujarnya.

Menurut Arya, Kementerian BUMN sebagai leading sector badan usaha milik negara memastikan dan menjaga seluruh proses terkait vaksin gotong royong ini berjalan lancar.

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.