CPNS Bisa Dapat Cuti Melahirkan, Begini Caranya

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 18 September 2019 13:36
CPNS Bisa Dapat Cuti Melahirkan, Begini Caranya
Cuti yang diambil sebanyak tiga bulan.

Dream – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tetap berhak mendapatkan cuti melahirkan. Tapi, CPNS ini harus tetap memenuhi persyaratan wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun.

“ Cuti melahirkan bagi CPNS diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan kewajiban CPNS untuk mengikuti masa percobaan selama 1 (satu) tahun,” kata Admin Penghubung LAPORBKN!, Imma Gayatri Retnaningrum, dikutip dari setkab.go.id, Rabu 18 September 2019.

Agar mendapat cuti melahirkan, CPNS harus membawa surat keterangan dari dokter atau rumah sakit. Syarat ini merujuk pasal 340 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS.

“ Artinya CPNS berhak atas cuti melahirkan,” kata dia.

1 dari 5 halaman

Wajib Menjalani Masa Percobaan Selama Setahun

Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS menyebut PNS wajib menjalani masa percobaan selama setahun. Masa ini merupakan masa prajabatan dan CPNS akan menjalani proses pendidikan dan pelatihan. CPNS yang lulus masa percobaan, akan diangkat menjadi PNS.

Dengan begitu, Imma menyampaikan bahwa CPNS wajib menjalani masa percobaan atau prajabatan selama setahun. Prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang bisa diikuti sekali. CPNS berhak atas cuti melahirkan, cuti melahirkan diberikan PPK dengan memperhatikan keterangan dari dokter atau rumah sakit dan kewajiban calon PNS untuk menjalani masa percobaan.

Terakhir, Imma mengatakan pemberian cuti melahirkan bagi CPNS diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 325 ayat (3), Pasal 326 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 340. Pasal-pasal itu menyebut lamanya cuti melahirkan adalah 3 bulan. Dalam aturan ini, PNS yang bersangkutan, mengajukan permintaan tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang hak atas cuti melahirkan.

Hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS.

2 dari 5 halaman

Usia 40 Tahun Bisa Lamar CPNS, Cek Posisinya!

Dream – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang bagi lulusan S-3 berkarier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ada jabatan-jabatan khusus yang bisa dilamar oleh lulusan doktoral dengan batas usia maksimal 40 tahun.

Dikutip dari setkab.go.id, Selasa 10 September 2019, jabatan-jabatan tertentu yang dimungkinkan untuk pelamar berusia paling tinggi 40 tahun adalah dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

“ Untuk jabatan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis,” bunyi diktum ke dua Keppres tersebut.

 

 

Sedang untuk jabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa, menurut Keppres ini, kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor). “ Usia pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung saat melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,” bunyi diktum ke lima Keppres No. 17 Tahun 2019.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 3 Juli 2019 di Jakarta.

3 dari 5 halaman

Kemenpan RB Buka 100 Ribu Lowongan CPNS Pada Oktober 2019

Dream - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan membuka pendaftaran sebanyak 200 ribu untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menpan RB, Komjen (Purn) Syafruddin mengatakan, dari 200 ribu lowongan ASN itu dibagi untuk 100 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 100 ribu untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

" Itu direncanakan PNS di bulan Oktober akhir, tapi PPPK mungkin di bulan depan akhir," ujar Syafruddin dalam wawancara ekslusif bersama Dream di kantornya, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2019.

Saat ini, Kemenpan RB telah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyaring para pendaftar dari penjuru Tanah Air. Menurut Syafruddin, kriteria yang ditetapkan oleh pansel tidak jauh berbeda dari 2018 lalu.

" Sementara menyesuaikan dengan tahun lalu, karena tahun lalu itu dianggap paling bagus karena menghasilkan talenta-talenta yang bagus dan semua stakeholder merasakan, mengapresiasi karena mereka (ASN) kan sudah mulai bekerja," ucap dia.

Mantan Wakapolri ini mengatakan, berdasarkan data 2018, total ada 6 juta orang yang mendaftar untuk mengikuti seleksi ASN.

" Cuma puncak tesnya 383 ribu, yang lulus sampai mendapat SK (Surat Keputusan) 182 ribu orang. Jadi cukup besar peminatnya," kata dia.

4 dari 5 halaman

Dibuka Oktober, Jumlah Pelamar CPNS Diprediksi Tembus 5,5 Juta

Dream – Pemerintah memastikan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Oktober 2019. Jumlah pelamarnya diperkirakan mencapai jutaan orang.

Dikutip dari setkab.go.id, Rabu 31 Juli 2019, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN), M. Ridwan, mengatakan, total kebutuhan ASN nasional pada 2019 sejumlah 254.173, yang terdiri atas 100 ribu formasi CPNS dan 100 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dia memperkirakan ada 5,5 juta pelamar yang akan mengikuti seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Oktober mendatang.

Jumlah tersebut melebihi pelamar pada seleksi CPNS tahun 2018, sebanyak 3,64 juta pelamar. Rinciannya, kala itu ada 1,45 juta pelamar di 76 instansi pusat dan 2,19 juta di 481 daerah.

5 dari 5 halaman

Terkendala Database?

Ridwan mengatakan, ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh para pelamar CPNS 2018, misalnya database kependudukan tidak update, kesulitan pelamar memperbarui KTP dan KK, ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, serta KTP tidak jelas atau bukan KTP asli.

“ Beberapa permasalahan ini menjadikan pelamar tidak memenuhi syarat administrasi,” kata dia di Jakarta.

Untuk rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019, menurut Kepala BKN, Bima Aria Wibisana, dari aspek infrastruktur seleksi, 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah.

“ Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak. Oleh karena itu beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah,” kata Bima. 

Beri Komentar
Tutorial Ikuti Audisi LIDA 2020 Indosiar di KapanLagi Lewat Handphone