Demo dan Kerusuhan Papua Berdampak ke Perbankan?

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 24 September 2019 15:46
Demo dan Kerusuhan Papua Berdampak ke Perbankan?
Unjuk rasa dan kerusuhan Papua disorot belakangan ini.

Dream – Kondisi politik dan keamanan di Tanah Air menjadi sorotan. Ada aksi unjuk rasa menolak sederet kebijakan seperti Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) sampai kerusuhan di Wamena, Papua.

Apakah kondisi ini berpengaruh terhadap perbankan?

Dikutip dari Merdeka.com, Selasa 24 September 2019, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai kisruh nasional yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak akan mempengaruhi investasi dan simpanan di perbankan.

Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichsan menjelaskan ada beberapa hal yang dapat mengganggu stabilitas simpanan di perbankan.

" Kalau kita bicara simpanan sangat bergantung dengan suku bunga, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan aliran modal dari luar negeri," kata Fauzi di Jakarta.

1 dari 6 halaman

Masih Jauh dari Kerusuhan 1998

Fauzi menyebut, kisruh nasional bisa saja berpengaruh terhadap pada iklim investasi hingga simpanan di perbankan. Tapi, iklim investasi dan simpanan perbankan bisa saja terganggu oleh kisruh nasional yang besar seperti 1998.

Untuk aksi yang berlangsung sekarang, masih jauh dari kondisi itu. “ Kan, ini masih jauh dibanding kerusuhan 1998,” kata dia.

Selain itu, Fauzi menegaskan dinamika dalam dunia politik merupakan hal yang lumrah terjadi.

Tak hanya di Indonesia, hal-hal serupa kerap terjadi juga di negara lainnya. Selama tidak menjelma menjadi sebuah kerusuhan, hal itu tidak akan membawa dampak buruk terhadap perekonomian.

" Jadi, dinamika politik biasa, bukan di Indonesia saja. Yang penting nggak kerusuhan seperti ‘98," kata dia. (ism)

2 dari 6 halaman

Bursa Saham RI Tiarap di Tengah Aksi Demo Penolakan RKUHP

Dream - Bursa saham Indonesia ditutup melemah pada sesi penutupan perdagangan siang ini, Selasa, 24 September 2019. Pelemahan ini terjadi di tengah aksi demonstrasi besar yang digelar mahasiswa di ibukota dan berbagai kota besar di Indonesia.

Pada penutupan sesi I, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 77,989 poin (1,26%) ke level 6.128,210.

IHSG langsung terjun bebas ke zona merah saat bel perdagangan dimulai. IHSG dibuka melemah ke level 6.193,149 dan terus bergerak turun. Sepanjang sesi pagi, IHSG sempat menyentuh level terendah di 6,188,77 poin.

Aksi demonstrasi ini semakin menyurutkan niat investor untuk melantai di bursa. Alhasil, IHSG semakin terseret dan menyentuh level 6.123,816 pada pukul 11.15.

Berbeda dengan pasar saham, kurs rupiah terhadap dollar AS siang ini justru bergerak menguat.

Nilai tukar Mata uang Garuda ini naik tipis 5 poin (0,04%) ke level Rp14.080 per dolar AS hingga perdagangan pukul 12.29 WIB.

3 dari 6 halaman

Pasal-pasal Kontroversi RUU KUHP

Dream - Ribuan mahasiswa dari berbagai civitas akademika turun ke jalan pada Senin, 23 September 2019 kemarin. Rencananya, aksi akan berlanjut hari ini Selasa 24 September 2019 dengan jumlah yang lebih besar.

Menggunakan jas almamater kebesaran masing-masing kampus, para agen perubahan itu berdemo di depan gedung Wakil Rakyat. Massa mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan antara lain, mencabut UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). 

Pembahasan Rancangan KUHP terhenti untuk sementara waktu. Presiden Jokowi meminta agar pengesahan rancangan KUHP ditunda.

 

 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, ada sejumlah pasal yang harus diperbaiki bersama. Setidaknya ada 14 pasal yang menuai kontroversi yang menjadi sorotan. Namun, dia enggan membeber pasal aja saja yang dimaksud.

" Saya telah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahan tidak dilakukan DPR periode ini," ujar Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 20 September 2019, seperti dilansir Liputan6.com.

Usulan Jokowi langsung mendapat persetujuan DPR. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, DPR menyetujui usulan presiden. Hanya, dia menegaskan pengesahan rancangan KUHP bukan dibatalkan, melainkan hanya ditunda.

" Bukan dibatalkan tapi untuk menunda. Pemerintah sudah menyampaikan melalu presiden meminta kepada DPR agar pengesahan Rancangan KUHP di-hold karena ada beberapa pasal yang masih pro dan kontra," kata Bamsoet di Jakarta, Jumat 20 September 2019.

 

4 dari 6 halaman

Pasal-pasal Kontroversi

Rancangan KUHP memang masih menyisakan kontroversi. Polemik muncul dari pasal-pasal yang diyakini akan merugikan masyarakat luas.

Berdasar penelusuran Liputan6.com, sejumlah pasal kontroversial tersebut antara lain:

Pasal 219

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp 200 juta).

Pasal 241

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V (Rp 500 juta).

Pasal 278

Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 10 juta).

Pasal 432

Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I (Rp 1 juta)

Pasal 417 Ayat 1

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.

Pasal 419 Ayat 1

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 470 Ayat 1

Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

pasal 418 ayat 1

Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III.

Pasal 418 ayat 2

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV. Kemudian proses hukum hanya bisa dilakukan atas pengaduan yang dijanjikan akan dikawini.

Pasal 604

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II (Rp10 juta) dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 607 Ayat 2

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

5 dari 6 halaman

Nasib RKUHP Diputuskan Hari Ini

Dream - DPR menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan 6 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disepakati di tingkat I.

" Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengadakan Rapat Paripurna," kutipan dari undangan agenda rapat Selasa, 24 September 2019.

Rapat itu akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara I. Meski pembahasan RUU KUHP tidak ada dalam agenda paripurna hari ini, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyatakan keputusan apakah RUU KUHP akan ditunda atau tidak akan diputuskan juga dalam paripurna hari ini.

" Nanti paripurna akan dibacakan juga surat dari presiden, nanti apakah akan ditolak (penundaan RUU KUHP) atau disetujui ditunda sesuai keinginan presiden. Semuanya lewat mekanisme paripurna," kata Masinton saat dikonfirmasi.

Adapun enam RUU yang akan dibahas pada Paripurna hari ini sebagai berikut:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Pemasyarakatan.

2. Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya;

4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

5. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;

6. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Pesantren.

Diketahui, meski nantinya RUU KUHP tidak jadi disahkan hari ini, DPR periode 2014-2019 masih bertugas hingga akhir September 2019. Masih ada dua jadwal sidang paripurna lagi untuk periode ini yaitu pada Kamis, 26 September dan Senin, 30 September 2019.

(Sumber: Liputan6.com)

6 dari 6 halaman

Infografis: Pasal-pasal Kontroversi RUU KUHP

(Sumber: Liputan6.com)

Beri Komentar
Rumah Emas Selamat dari Tsunami, Ini Amalan Sang Pemilik