Dream - Komisi VI DPR kembali mencecar PT PLN (Persero) terkait tagihan listrik konsumen yang tiba-tiba melonjak selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Komentar ini dilontarkan langsung kepada Direktur Utama PLN saat rapat dengar pendapat di gedung DPR RI.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita mengakku telah banyak mendengar cerita seputar kenaikan tarif listrik pada saat mayoritas warga bekerja di rumah (stay at home).

Dari informasi yang diperolehnya, PLN hingga kini belum memberi kejelasan terkait adanya lonjakan tagihan listrik bulan Juni 2020 lalu.

"Jadi sebetulnya di rumah masyarakat kita yang punya TV sampai dilihat 24 jam? Saya pingin tahu sejelas-jelasnya soalnya," kata Sonny dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PLN di Jakarta, Kamis 25 Juni 2020.

Keresahannya diperkuat belum adanya penyerahan data pelanggan yang diminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang sedang menginvestigasi penyebab kenaikan tagihan listrik tersebut.

"Jawabannya tim investigasi belum bisa secara jauh menyimpulkan hasilnya apa karena PLN belum menyerahkan data pelanggannya. Kemudian Menko Kemaritiman (Luhut Binsar Pandjaitan) menyampaikan bahkan agak keras, ini yang bohong PLN ataukah masyarakat?" ujarnya. 

Sonny juga mempertanyakan alasan PLN yang menyatakan tagihan listrik membengkak akibat petugas tidak melakukan pengecekan mesin pencatat penggunaan listrik (Meteran) ke rumah pelanggan.

Menurut Sonny, petugas pencatat listrik tidak bisa menjalankan operasional hanya terbatas di wilayah DKI Jakarta. Sementara di daerah lain tetap dilakukan proses pengecekan penggunaan listrik secara manual ke setiap rumah pelanggan.

"Jadi saya kira jawaban PLN bahwa meteran yang tidak dihitung secara langsung, dan jawaban itu digeneralisir untuk seluruh Indonesia, ya hanya mengada-ngada saja. Karena sekali lagi kalau yang tidak melakukan pencatatan meteran hanya di DKI Jakarta saja," keluhnya.

(Sah, Sumber: Merdeka.com)