Terhitung sejak 1 Juli, seluruh transaksi keuangan di wilayah NKRI wajib menggunakan mata uang rupiah
Dream - Terhitung mulai 1 Juli, seluruh transaksi di dalam negeri wajib menggunakan mata uang rupiah. Gaji para pegawai perusahaan internasional pun tak luput dari ketentuan ini.
Namun, khusus untuk karyawa ekspatriat yang bekerja di sektor Migas, mereka kemungkinan masih akan menerima gaji menggunakan mata uang asing.
Mengutip keterangan tertulis Kementerian ESDM, Kamis, 2 Juli 2015, pihaknya mendukung sepenuhnya implementasi Peraturan Bank Indonesia 17.3.2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.
"Kementerian ESDM memperhatian dan memahami banyak masukan dan keperdulian pelaku usaha di Bidang Migas terkait dengan kebijakan ini," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana.
Setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian ESDM akhirnya menghasilkan kesepakatan terkait penerapan peraturan tersebut di sektor Migas.
Untuk transaksi yang bisa langsung menerapkan ketentuan PBI seperti sewa kantor/rumah, kendaraan, gaji karyawan Indonesia, serta berbagai support service akan diberikan waktu transaksi paling lambat 6 bulan.
Sementara untuk transaksi yang masih membutuhkan waktu agar bisa menerapkan ketentuan PBI misalnya: bahan bakar (fuel), transaksi impor melalui agen lokal, kontrak jangka panjang, kontrak multi-currency, BI dan ESDM sepakat pelaku usaha menjajaki kemungkinan perubahan perjanjian.
Khusus untuk gaji ekspatriat, drilling service dan sewa kapal, BI mengizinkan perusahaan Migas untuk melanjutkan transaksi dengan mata uang asing.
"Kementerian ESDM dan BI akan membentuk suatu gugus tugas terkait implementasi peraturan ini yang akan memfasilitasi dan meyakinkan bahwa dunia usaha tidak mengalami kesulitan dan kegiatan usaha dapat berjalan normal," ujar Dadan. (Ism)
