Fakta Utang Indonesia Tembus Rp6.000 Triliun yang Buat BPK & Ekonom Khawatir

Reporter : Syahid Latif
Kamis, 24 Juni 2021 19:15
Fakta Utang Indonesia Tembus Rp6.000 Triliun yang Buat BPK & Ekonom Khawatir
Utang Indonesia dilaporkan telah melebihi rasio yang diperkenakan IMF dan IDR. Apa yang akan dilakukan pemerintah?

Dream - Laporan posisi utang Indonesia hingga akhir Desember 2020 mencemaskan banyak pihak, terutama kalangan ekonom. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan menyampaikan kekhawatirannya dengan utang yang dilaporkan menyentuh hampir Rp6.000 triliun.

Kekhawatiran itu disampaikan Ketua BPK Agung Forman Sampurna dalam Rapat Paripuran DPR-RI, selasa 22 Juni 2021 lalu.

Menurut Agung, tren penambahan utang pemerintah dan penambahan bunga melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara. Kondisi ini emunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang.

" Meskipun rasio defisit dan utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan Undang-Undang Keuangan Negara, tapi trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah," kata Agung.

Sebenarnya seperti apa posisi utang Indonesia? Darimana tumpukan utang hingga ribuan triliun tersebut berasal. Berikut fakta-fakta utang menggunung pemerintah Indonesia:

 

1 dari 6 halaman

1. Posisi Utang Indonesia

Mengutip Buku APBN Kita edisi Mei 2021, Kamis (24/6/2021), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga April 2021 berada di angka Rp6.527,29 triliun. Posisi utang ini setara dengan 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Utang INdonesia didominasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 86,74 persen dan pinjaman sebesar 13,26 persen.

Secara rinci, utang dari SBN tercatat Rp 5.661,54 triliun yang terdiri dari SBN domestik Rp 4.392,96 triliun dan valas Rp 1.268,58 triliun.

Sedangkan utang melalui pinjaman tercatat Rp 865,74 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 12,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 853,42 triliun.

Adapun utang dari pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral Rp 328,59 triliun, pinjaman multilateral Rp 480,81 triliun dan pinjaman dari commercial banks Rp 44,02 triliun.

 

2 dari 6 halaman

2. Lampaui Rekomendasi IMF dan IDR

Mulai Hari Ini, 4 Uang Rupiah Tidak Berlaku© MEN

Menurut Agung, rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara juga mencapai 19,06 persen.

Hal ini dianggap telah melampaui rekomendasi International Debt Relief (IDR) yang hanya sebesar 4,6 sampai dengan 6,8 persen.

" Dan rekomendasi IMF sebesar 7 sampai dengan 10 persen," katanya.

Sementara itu rasio utang terhadap penerimaan negara yang mencapai 369 persen, dianggap Agung juga telah melewati batas rekomendasi IDR dan IMF.

" Melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 sampai dengan 167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen," jelasnya dikutip dari Liputan6.com.

 

3 dari 6 halaman

3. Berapa utang yang dibayar pemerintah?

Realisasi pembiayaan utang mencapai sebesar Rp 410,1 triliun selama April 2021 atau setara 34,83 persen dari target Rp 1.117,4 triliun. Angka ini naik 80,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp Rp 226,8 triliun

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan utang yang mencapai Rp410,1 triliun berasal dari penarikan utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 416,7 triliun atau naik 79,90 persen dibandingkan April 2020. Penerbitan SBN ini sudah 34,52 persen dari target dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.207,3 triliun.

Bahkan pembiayaan utang juga dipenuhi dari total pembelian lianoleh BI melalui SKB I mencapai Rp 108,43 triliun dalam bentuk SUN Rp 68,83 triliun dan untuk SBSN mencapai Rp39,6 triliun.

“ Penerbitan SBN neto merupakan startegi untuk memanfaatkan momentum pasar keuangan yang masih kondusif dan mengantisipasi dinamika likuiditas,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5).

 

4 dari 6 halaman

4. Ekonom Bilang Level Bahaya

cadangan devisa© © 2017 http://www.antarafoto.com

Ekonom sekaligus Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menilai kondisi utang pemerintah Indonesia sudah masuk level membahayakan.

Penilaian ini didasarkan pada posisi debt to service ratio (DSR) atau kemampuan membayar utang Pemerintah dibanding penerimaan negara sudah di atas 50 persen pada 2020. Kondisi ini mengakibatkan Pemerintah harus membayar bunga utang yang lebih mahal untuk mendapatkan bunga pinjaman yang baru.

Untuk penerimaan pajak, lanjut hima, seperempatnya sudah habis terpakai untuk membayar bunga utang sebesar Rp 373 triliun per tahun. Dalam jangka panjang, posisi ini akan menjadi beban bukan hanya pada APBN tahun berjalan tapi perekonomian.

 

5 dari 6 halaman

5. Utang yang Dipakai Belum Turunkan Biaya Logistik

Bhima menyadari jika utang yang diambil Pemerintah digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan infrastruktur. Namun dalam 6 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur tidak menurunkan biaya logistik secara signifikan padahal tujuannya untuk efisiensi logistik.

“ Tetapi yang terjadi biaya logistik masih mahal 23,5 persen dari PDB, artinya kita harus melakukan evaluasi total terhadap utang yang dikeluarkan Pemerintah sebelum dan dalam kondisi pandemi covid-19,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan masalah utang tersebut, Bhima menyarankan satu-satunya cara adalah melakukan renegosiasi atau restrukturisasi utang terhadap para kreditur. Sebenarnya Bank Dunia dan IMF juga menyerukan untuk mengurangi beban utang khususnya bagi negara-negara yang kesulitan menghadapi pandemi.

“ Indonesia ini bukan negara maju tapi Indonesia merupakan negara berpendapatan menengah ke bawah sehingga Indonesia layak melakukan renegosiasi utang dengan para kreditur, itu yang harusnya dilakukan,” ujar dikutip dari Liputan6.com

 

6 dari 6 halaman

6. Kemenkeu Yakinkan Terkendali

Cadangan Devisa© © 2017 http://wwwantarafoto.com

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan kebijakan countercyclical dari pemerintah untuk memberi stimulus dalam menjaga ekonomi di tengah pandemi Covid-19, berdampak pada pelebaran defisit.

Yustinus menegaskan, dalam kondisi pandemi saat ini, hampir tidak ada negara rasio utangnya di kisaran tersebut. Rasio utang Indonesia dibandingkan beberapa negara masih lebih kecil.

Merujuk pada posisi akhir 2020 kala Indonesia memilik rasio utang 38,5 persen, Filipina sudah mencapai 48,9 persen, Thailand 50,4 persen, China 61,7 persen, Korea Selatan 48,4 persen, dan Amerika Serikat 131,2 persen.

Pemerintah pada 2020 telah mengelola pembiayaan APBN dengan kebijakan extraordinary untuk menjaga pembiayaan pada kondisi aman serta upaya untuk menekan biaya utang dengan berbagai cara. Salah satunya melalui kebijakan burden sharing dengan Bank Indonesia, sebagai wujud sinergi pemerintah dan BI (SKB II) untuk membiayai penanganan pandemi, yakni BI ikut menanggung biaya bunga utang.

Kebijakan lain adalah konversi pinjaman luar negeri, yang mengubah pinjaman dalam US Dolar dan suku bunga mengambang (basis LIBOR) menjadi pinjaman dalam Euro dan Yen dengan suku bunga tetap mendekati 0 persen. Sehingga ini mengurangi risiko dan beban bunga kedepan.

" Strategi pengelolaan pembiayaan melalui upaya menurunkan yield di tahun 2020 yang dapat menekan yield SBN sekitar 250bps mencapai 5,85 persen di akhir tahun (turun 17 persen, ytd)," jelas Yustinus kepada Liputan6.com pada Kamis (24/6/2021).

Beri Komentar