Ganjar: Bansos Kebijakan Nasional, Bukan Individu

Ganjar: Bansos Kebijakan Nasional, Bukan Individu

© Potret Ganjar Pranowo kampanye di Banyumas, Jawa Tengah. 2024 Instagram @ganjar_pranowo

© Dream Ganjar Pranowo menginap di rumah warga saat berkampanye di Tegal, Jawa Tengah. Setelah menginap, Ganjar mengawali aktivitasnya pada Kamis pagi, 11 Januari 2024, dengan berolah raga. 2024 Instagram @ganjar_pranowo

Dream – Ganjar Pranowo menegaskan bahwa bansos alias bantuan sosial merupakan kebijakan nasional. Ganjar mengatakan bahwa bansos bukanlah program pribadi.

Calon presiden nomor urut 3 itu mengeluarkan pernyataan tersebut untuk meluruskan soal bansos yang dipolitisasi pada kampanye Pemilu 2024.

Menurut Ganjar, bansos memang kerap mendapat ruang terbaik pada masa kampanye. Dia tak heran banyak orang memperebutkan bansos saat kontestasi politik.

“Itu sebenarnya hal biasa. Tugas kita adalah menjelaskan kepada rakyat bahwa itu kebijakan nasional, bukan individu sehingga proses pencerdasan mesti dilakukan, agar publik bisa tahu,” ujar Ganjar di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu 17 Januari 2024, dikutip dari Liputan6.com.

Dalam suasana politik saat ini, tambah Ganjar, pihak tertentu sangat mudah mengklaim bansos sebagai jasa mereka, bukan pemerintah. Padahal bansos diusulkan pemerintah dan harus disetujui DPR.

© Dream

“Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respons pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat,” tutur Ganjar.

© Kapten timnas pemenangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), 2024 Liputan6.com/Winda Nelfira

Pembagian bansos jelang pemilu juga menjadi sorotan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin). Salah satunya dilakukan Presiden Joko Widodo di Serang, Banten, pada 8 Januari 2024.

“Terjadi pembagian bansos di beberapa wilayah yang menggunakan dana APBN, tetapi terdapat logo paslon tertentu dalam paket tersebut. Selain itu, di salah satu daerah, bansos dibagikan langsung oleh seorang pemimpin negara di depan baliho besar salah satu paslon,” ungkap Kapten Timnas Amin, Syaugi.

Pembagian bansos, tambah Syaugi, sengaja dimasifkan pemerintah jelang Pemilu 2024. Bansos dibagikan seiring dengan kenaikan anggaran perlindungan sosial di 2024 sebesar Rp496,8 triliun.

“Persoalannya, bagi tim hukum nasional Amin bukan pembagian bansosnya, tetapi politisasi bansos untuk kepentingan calon tertentu yang dilakukan oknum penyelenggara negara,”

© Ketua Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) M Syaugi Alaydrus. 2024 Merdeka.com/ Rahmat Baihaqi

ucap Syaugi.

Menurut Syaugi, pembagian bansos pada tahapan Pemilu 2024 tidak berdasar pada kepedulian pada rakyat. Dia menduga ada manipulasi keberpihakan untuk kepentingan elektoral pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu yang sarat dengan politik uang.

“Karena itu kami mengajak semua pihak untuk mengawasi penyaluran bansos tersebut agar sampai kepada yang berhak dan tidak dijadikan objek politisasi oleh pihak tertentu,” ujar dia.