Hakim MK: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik di MK hingga Cawe-Cawe Presiden

Hakim MK: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik di MK hingga Cawe-Cawe Presiden

© Hakim MK: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik di MK hingga Cawe-Cawe Presiden liputan6.com

© Hakim MK: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik di MK hingga Cawe-Cawe Presiden liputan6.com

Dream - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan bahwa Pilpres 2024 merupakan Pilpres yang paling hiruk pikuk dan penuh pelanggaran etik.

“Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti beberapa hal yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di MK, di KPU dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu,” 

Arief menyebut, hal yang paling menjadi perhatian publik adalah soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama Pilpres 2024.

“Yang terutama mendapat perhatian sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya kepala negara,” kata dia.

© Dream

Arief mengatakan mahkamah semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.

“Cawe cawe kepala negara ini, Mahkamah juga sebenarnya apa iya kita memanggil kepala negara, presiden RI, keliatannya kan ini kurang elok. Karena presiden sekaligus kepala negara dan pemerintahan, kalau hanya sekedar pemerintahan akan kita hadirkan di per

“Presiden sebagai kepala negara adalah simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya,”

© Hakim MK Arief Hidayat 2023 maverick

sambung Arief.

MK memutuskan untuk tak memanggil Jokowi karena dia adalah simbol negara yang harus dijunjung tinggi. Karena itu, MK memanggil empat menteri kabinet.

Diketahui, MK kembali melakukan sidang sengketa Pilpres pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan empat menteri Kabinet Indonesia Maju.

© Sidang PHPU MK 2024 maverick

Di antaranya Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko bidang perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Mensos Tri Rismaharini serta pihak DKPP.