Kepala Sekolah Triliuner dari Tangerang, Punya Kekayaan Rp1,6 Triliun

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Selasa, 14 September 2021 09:35
Kepala Sekolah Triliuner dari Tangerang, Punya Kekayaan Rp1,6 Triliun
Sang kepala sekolah punya satu harta kekayaan yang membuatnya masuk golongan triluner.

Dream - Nurhali mungkin kepala sekolah langka yang dimiliki Indonesia. Dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurhill melaporkan harta bernilai Rp1,6 triliun. 

Dalam LHPN dengan tanggal pelaporan 17 Februari 2021 untuk periode 2020, Nurhali mencantumkan jabatan sebagai kepala sekolah SMK Negeri 3 Kota Tangerang. Unit kerja Nurhali adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lembaga Pemerintah Provinsi Banten.

Seperti para pejabat negara lainnya, Nurhali melaporkan semua harta kekayaan mulai dari benda tak bergerak, surat berharga sampai dengan harta bergerak seperti mobil dan motor. 

Dari semua data aset yang disampaikan, Nurhali melaporkan total kekayaan hingga Rp1,6 triliun, atau lebih lengkapnya Rp 1.601.972.500.000. 

Kekayaan tersebut sudah merupakan nilai bersih yang dikurangi utang Nurhali senilai Rp46 juta. 

Berikut sumber harta kekayaan kepala sekolah Nurhali dalam dokumen yang bisa diakses oleh semua masyarakat dari situs elhkpn KPK. 

 

1 dari 8 halaman

Sumber Harta Kekayaan Nurhali

Sebagian besar harta kekayaan Nurhali ternyata berasal dari tanah yang dimilikinya di Tangerang dan Jakarta. Nurhali memiliki lima bidang tanah dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 1.601.352.000.000.

Salah satu sumber kekayaan terbesar dari Nurhali adalah sebidang tanah seluas 80 ribu meter persegi di kawasan Jakarta Utara. Berasal dari warisan, tanah itu ditaksir bernilai Rp1,6 triliun.   

Adapun rincian aset tanah yang dimilikinya seperti:

  • Tanah dan Bangunan seluas 672 m2/589 m2 di Kota Tangerang (Warisan) Rp 250.000.000
  • Tanah seluas 2.500 m2 di Kab/Kota Tangerang (Hasil Sendiri) Rp 500.000.000
  • Tanah seluas 4.400 m2 di Kab/Kota Tangerang (Warisan) Rp 600.000.000
  • Tanah seluas 80.000 m2 di Kota Jakarta Utara (Warisan) Rp 1.600.000.000.000
  • Tanah seluas 150 m2 di Kab/Kota Tangerang (Hasil Sendiri) Rp 2.000.000

 

2 dari 8 halaman

Punya 2 Mobil, 1 Motor, dan Utang Rp46 Juta

Selain tanah, Nurhali juga melaporkan beberapa aset kendaraan yang dimilikinya seperti mobil dan motor. Untuk mendukung mobiltasnya tersebut, Nurhali memiliki dua unit mobil dan satu kendaraan bermotor roda dua berharga Rp8 juta.

Mobil termahal yang dimiliki Nurhali adalah satu unit Pajero Dakar tahun 2015 yang dibeli dari hasil sendiri senilai Rp350 juta. Sementara satu kendaraan roda empat lain berupa Honda Jazz tahun 2011 yang ditaksir bernilai Rp200 juta. 

Nurhali juga melaporkan harta bergerak lainnya yang dimiliki senilai Rp74 juta.

Meski memiliki harta triliunan, Hurnali melaporkan dana kas dan setara kas yang dimilikinya hanya sebesar Rp 4,5 juta. Namun ada harta lainnya yang dilaporkan bernilai Rp 30 juta. Tak seperti pejabat selevel menteri yang punya harta triliun rupiah, Nurhali sama sekali tak memiliki harta dalam bentuk surat berharga.  

Harta kekayaan Nurhali itu hanya berkurang sebesar Rp46 juta yang berasal dari total utang miliknya. Dengan demikian harta Nurhali setelah dikurang utang tersebut mencapai Rp 1.601.972.500.000.

Harta Kekayaan© KPK

 

3 dari 8 halaman

Relatif Tak Berubah Sejak 2018

Dalam kurun waktu tiga tahun sejak pertama kali melaporkan LHKPN tahun 2018 lalu, nilai kekayaan Pada 2019 Nurhali relatif tak mengalami perubahan signifikan.

Hanya harta  bergerak lainnya yang mengalami kenaikan Rp29 juta dalam LHKPN 2020 dari tahun sebelumnya di angka Rp45 juta.    

Di tahun 2019, Nurhali melaporkan harta kekayaan kepada KPK dengan total kekayaan Rp1.602.036.800,00. Harta tersebut diantaranya berupa harta lainnya senilai Rp118 juta serta kas dan setara kas senilai Rp33 juta. 

Harta Kekayaan© KPK

4 dari 8 halaman

Kekayaan Jokowi Bertambah Rp8 Miliar Selama Pandemi Covid-19

Dream – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan kenaikan harta sejumlah pejabat selama pandemi Covid-19. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, Jumat 10 September 2021, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) tertanggal 12 Maret 2021, Jokowi memiliki kekayaan senilai total Rp63.616.935.818. Angkanya naik Rp8,8 miliar dari laporan Maret 2020 yang total kekayaannya senilai Rp54.718.200.893.

Menurut data terbaru, Jokowi punya 20 harta kekayaan berupa tanah dan bangunan senilai total Rp53.281.696.000. Aset properti itu tersebar di Jawa Tengah, seperti Surakarta, Sragen, Sukoharjo, dan Karanganyar.

Jokowi juga punya delapan kendaraan yang senilai Rp527,5 juta. Misalnya, Suzuki Pick Up senilai Rp10 juta yang dibeli pada 1997 dan Nissan Juke Minibus yang dibeli pada 2012 senilai Rp120 juta.

Harta bergerak lainnya milik Jokowi senilai total Rp357,5 juta. Tercatat, mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak punya aset berupa surat berharga.

Sementara itu, kas dan setara kas yang dimiliki Jokowi senilai Rp10,05 miliar. Dalam laporan ini, Jokowi punya utang senilai Rp597,55 juta.

 

 

5 dari 8 halaman

Bukan Presiden, Inilah Pejabat Negara dengan Kekayaan Paling Tajir

Dream - Semenjak pandemi Covid-19 iumumkan WHO di tahun 2020 lalu, dunia kesehatan hingga perekonomian global mengalami dampak cukup berat. Di Tanah Air, kondisi ini terlihat nyata dari banyaknya perusahaan yang terpaksa memberhentikan pegawai (PHK) karena pendapatan yang tak mampu menanggung biaya operasi.

Dampak Covid-19 memang tak sepenuhnya menghantam para pebisnis. Mereka yang sudah merambah dunia maya turut merasakan keuntungan dari meningkatnya fenomena tren belanja online.

Kalangan lain yang pendapatannya tak terpengaruh banyak dari pandemi Covid-19 adalah para pejabat negara di lingkungan pemerintah serta anggota DPR dari pusat dan daerah. Kekayaan beberapa pejabat bahkan naik selama masa pandemi.

Temuan ini terungkap dari penelaahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang wajib dilaporkan ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2020.

Pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

6 dari 8 halaman

Kekayaan Anggota DPR

Dilansir dari Merdeka.com, Kamis 9 Agustus 2021, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan melaporkan kekayaan para anggota DPR per 31 Juli 2021. Ternyata jika dirata-rata bisa mencapai Rp23 miliar.

" Rata-rata kekayaan Rp23 miliar anggota DPR itu diikuti oleh DPRD Kabupaten/Kota," kata Pahala Nainggolan.

Angka yang cukup fantastis. Sedangkan harta terendah dimiliki oleh pejabat di kisaran Rp47 juta, serta tertingginya mencapai Rp78 juta.

" Ini statistik saja, kita hitung rata-rata kekayaan dari wajib lapor di kementerian, di pemerintahan provinsi, kabupaten, DPR, MPR, DPD. Tak ada niat yang bilang kalau DPR rata-rata sampai Rp23 miliar, lebih kaya dari DPRD Kota. Enggak, tapi kira-kira masyarakat bisa menduga kekayaan Rp23 miliar," terangnya.

7 dari 8 halaman

Kekayaan Anggota DPRD Capai Angka Rp14 Miliar

Tak kalah mencengangkan, kekayaan para anggota DPRD yang dilaporkan rata-rata mencapai Rp14 miliar. Sementara yang terendah di angka minus Rp778 miliar, serta kepemilikan tertinggi di angka Rp3 triliun lebih.

Diketahui bahwa laporan harta kekayaan para penyelenggara negara ini, sebagian besar yang berlatar belakang pengusaha. Masih bergelut di bidang tersebut, meski telah menjadi anggota pemerintahan.

" Diikuti oleh DPRD kabupaten/kota sekitar Rp14 miliar. Lantas BUMN, DPD, dan selanjutnya. Umumnya yang menunjukkan kekayaan yang tinggi, yang masih pengusaha yang masuk," ujar Pahala.

8 dari 8 halaman

Sosok Pejabat Negara dengan Kekayaan Terbesar

Sedangkan untuk harta tertinggi, dimiliki seorang pejabat di kementerian. Rata-rata kepemilikan mencapai Rp1,5 miliar, dengan harta terendah minus Rp1,7 triliun. Seperti disebutkan sebelumnya, hal itu diduga lantaran utangnya lebih banyak daripada harta kekayaan.

Di saat bersamaan terdapat pula pejabat negara yang melaporkan harta kekayaan hingga Rp8 triliun. Diketahui pejabat tersebut adalah Sri Datu Tahir yang saat ini memegang jabatan sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

" Tapi pada saat yang sama, ada juga nilai harta terendah yang menarik di antara kementerian lembaga, masih ada yang melaporkan hartanya minus dari Rp1,7 triliun. Pada saat yang sama, tertingginya bisa Rp8 triliun," ungkapnya.

Selain sebagai anggota Wantimpres, harta kekayaan Tahir memang cukup besar dari raksasa bisnis Mayapada yang dikelolanya. Tak mengherankan juga jika Tahir menjadi pejabat negara dengan kekayaan tertinggi mengingat namanya selalu masuk dalam daftar Orang Terkaya Indonesia versi Forbes

Beri Komentar