Tarif yang selama ini berlaku dianggap terlalu kemahalan sehingga membebankan masarakat Surabaya-Madura.
Dream - Untuk membantu masyarakat Surabaya dan Madura, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menurunkan tarif tol Jembatan Suramadu lebih dari 50 persen.
“Tadi perdebatannya apakah digratiskan atau diturunkan, tetapi akhirnya diputuskan untuk diturunkan dengan berbagai pertimbangan, sehingga dengan demikian ini sudah sangat membantu baik masyarakat di Madura maupun di Surabaya, “ kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
Pramono menyampaikan, dalam Rapat Terbatas juga diputuskan mengenai status tanah 600 hektar di kaki Madura dicabut dan dikeluarkan dari badan yang mengelolanya. Sedangkan status tanah 600 hektar (ha) di kaki Surabaya, kewenangannya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah setempat.
“Tentunya pemerintah daerah itu ada di Walikota dan juga ada kewenangan di Pak Gubernur. Maka dengan demikian harapannya dengan keputusan ini terutama bagi masyarakat di Madura dan Surabaya mudah-mudahan ini kado awal tahun yang baik yang bisa diselesaikan,” jelas Pramono.
Pramono mengungkapkan, persoalan tanah seluas 600 hektar di kaki Surabaya terjadi sejak puluhan tahun tepatnya sekitar tahun 1990-an. Masyarakat atau penduduk tidak bisa mengurus untuk meningkatkan status kepemilikan tanahnya. Disamping itu wilayahnya tidak bisa dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
“Jumlah warga di kaki Surabaya sekarang ini sudah lebih dari 80 ribu warga, kurang lebih 27 ribu Kepala Keluarga, Jadi sangat padat sekali,” papar Pramono.
Sementara itu, terkait keputusan penurunan tarif Tol Jembatan Suramadu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyambut baik keputusan tersebut karena biaya pengiriman barang dari Surabaya yang masuk ke Madura dan sebaliknya dianggap terlalu mahal.
”Niatnya untuk membangun Jembatan Suramadu itu adalah meningkatkan kesejahteraan di Madura. Saya kira ini yang sangat penting,” ungkap Soekarwo
Walikota terpilih Surabaya, Tri Rismaharini, menambahkan keputusan menyangkut tanah membuat masyarakat pemilik tanah kini bisa mengurus hak-haknya seperti masyarakat yang lain.
