Kabinet Jokowi Pacu Era Transaksi Non-Tunai

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah efisiensi penggunaan uang tunai. Bahkan, lingkup Pondok Pesantren sudah memulai era non-tunai.

Dream - Industri keuangan mendapatkan angin segar dari pemerintah kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pemerintah akan menggalakkan transaksi non-tunai dalam penyaluran anggarannya.

" Kita sekarang ke arah paper less community," kata Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin di Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Kebijakan ini, kata Lukman, ditempuh sebagai langkah efisiensi penggunaan uang tunai.

Menurut Lukman, penerapan transaksi non-tunai bahkan akan merambah Pondok Pesantren (Ponpes). Seluruh Ponpes yang ada diharapkan mulai melakukan efisiensi dengan transaksi non-tunai tersebut.

" Tinggal tunggu waktu saja, kita tak lagi pakai uang tunai. Saya kira Ponpes harus sudah mulai ke arah sini," kata politisi PPP ini.

Diungkapkannya, ponpes saat ini diupayakan untuk memiliki posisi strategis di tengah era globalisasi yang tak terelakkan. Setidaknya, terdapat tiga hal yang diupayakan Kemenag yaitu kesetaraan regulasi, kesetaraan program, dan kesetaraan anggaran.

" Ketiga ini kami upayakan betul. Mesti belum sesuai harapan tapi proses sudah on the track," ujar Lukman.

Diakui Lukman, tantangan besar yang dihadapi Ponpes ke depan erat kaitannya dengan ekonomi. Saat ini, Ponpes seolah kewalahan dengan tingginya kepercayaan masyarakat dalam hal wakaf dan hibah. Ponpes dituntut untuk mengembangkan pemberian kepercayaan masyarakat tersebut.

" Ketika diserahkan ponpes punya tanggung jawab besar untuk mendayagunakan aset ini. Di sinilah perlunya peningkatan keterampilan pengelola Ponpes agar bisa meningkatkan kemandirian ekonomi," ujarnya. Bank Indonesia diakui berperan besar dalam memberikan asistensi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Ponpes. (Ism)