Ada Potensi Rp39.527 T, Pebisnis Sedunia Berebut Masuk Pasar Halal

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Selasa, 9 Juli 2019 17:48
Ada Potensi Rp39.527 T, Pebisnis Sedunia Berebut Masuk Pasar Halal
Asosiasi pengusaha ini meminta pengusaha takut dengan sertifikat halal.

Dream – Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI Kadin Indonesia, Fachry Thaib mengimbau pengusaha tak takut takut dengan rencana kewajiban sertifikat halal. Sebaliknya, Kadin mendesak agar pelaku usaha segera mensertifikasi halal produknya sebelum disalip negara lain.

“ Persaingan ekspor produk halal dunia meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan pertumbuhan konsumen,” kata Fachry di Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.

Mengutip data dari Sidang Tahunan Islamic Chamber of Commerce Industry and Agriculture (ICCIA) di Jakarta tahun lalu, Fachry mengatakan perdagangan produk halal di dunia mencapai US$ 2,8 triliun atau sekitar Rp39.527,04 triliun.

Nilai raksasa perdagangan produk halal itu terdiri dari US$1,4 triliun (Rp19.763,52 trilun) untuk perdagangan makanan dan minuman, US$506 miliar (Rp7.143,1 triliun) untuk obat dan farmasi, kosmetik US$230 miliar (Rp3.246,86 triliun) dan produk lain US$660 miliar (Rp9.317,09 triliun).

Kadin Indonesia juga mendorong para pengusaha untuk segera mensertifikasi produknya agar lebih mudah untuk ekspor. Sebab, negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mulai memperhatikan sertifikasi produk halal.

" Pernah ada yang ketahan karena tidak ada label halal, padahal itu sudah bertahun-tahun produk tersebut masuk," kata dia.(Sah)

1 dari 6 halaman

BPJPH Belum Aktif, Sertifikat Halal Masih Bisa Diajukan ke LPPOM MUI

Dream - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) masih bisa mengeluarkan sertifikat halal dan perpanjangan hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berfungsi sepenuhnya. 

Sejak dibentuknya BPJPH, masyarakat selama ini memang bertanya-tanya tentang instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Ada pula yang mencari informasi tentang perpanjangan sertifikat yang akan kedaluwarsa. 

Menjawab kebimbangan publik, Direktur Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, mengaku telah mengirim surat ke Kepala BPJPH, Sukoso.

" Alhamdulillah surat kami akhirnya dijawab oleh BPJPH," ujar Ikshan dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Senin, 7 Januari 2019.

Dalam surat tersebut, kata Ikshan, BPJPH menyatakan belum dapat menerima permohonan sertifikasi halal.

Dengan kondisi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ( UU JPH), MUI tetap menjalankan kewenanganya melakukan sertifikasi halal dan perpanjangan sertifikasi halal sampai BPJPH terbentuk dan berfungsi dengan baik.

Ikshan mengatakan, dengan jawaban itu, artinya MUI masih bisa mengeluarkan sertifikat produk halal.

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, mengapresiasi inisatif dari IHW yang mengirim surat kepada BPJPH.

" Kami menyambut baik hal tersebut, demi kepastian hukum dan demi ketentraman masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen," ucap Lukman.

Lukman ingin, pelayanan sertifikasi halal tetap berjalan meski fungsi BPJPH belum optimalnya. Hingga kini, BPJPH masih menunggu turunan aturan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.(Sah)

[crosslink_1]

2 dari 6 halaman

2019 Seluruh Produk Wajib Bersertifikat Halal, BPJPH Siap?

Dream - Memasuki awal 2019 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai bertugas. Meski sudah memasuki masa kerja, saat ini BPJPH masih menunggu ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014.

" Menag Lukman sudah memberikan paraf. Tinggal menunggu menteri lainnya dan kemudian PP ditandatangani Presiden untuk diundangkan," ujar Kepala BPJPH Sukoso dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Senin, 7 Januari 2018.

Sejak 2014, kata Sukoso, segala persiapan sudah dilakukan. Diantaranya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pembentukan BPJPH sebagai struktur eselon I baru di bawah Menteri Agama. Perpres ini menandai terbentuknya BPJPH sejak 2016.

Persiapan lainnya yakni menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

PMA ini menyebutkan BPJPH berada di bawah Kementerian Agama dengan kepalanya setingkat eselon. Meski demikian, turunan dari PMA ini masih belum selesai. Sukoso menjelaskan, BPJPH saat ini tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) itu.

" Semua dalam proses penyelesaian perumusan draf naskahnya, sudah hampir final," ucap dia.

Sukoso melanjutkan, BPJPH juga belum selesai membuat aturan mengenai regulasi penetapan tarif dan penyusunan daftar rincian tarif layanan BPJPH melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).

Hingga kini, BPJPH juga masih menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Bappena, Departemen Ekonomi, Keuangan Syariah Bank Indonesia.

" Penyusunan dan perumusan draf MoU dan PKS dengan Kementerian/Lembaga juga tengah dalam proses untuk dapat mencapai kesepakatan bersama," kata dia.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, BPJPH diberi amanat menjalankan fungsinya setelah dua tahun berdiri, pada 2016, yakni 2019. (ism)

[crosslink_1]

3 dari 6 halaman

Peraturan Menteri Jaminan Produk Halal Ditunggu Pengusaha

Dream – Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gappmi), Adhi Lukman berharap, Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal segera terbit.

Asosiasi pengusaha juga menanti cara registrasi jaminan produk halal. Gappmi terus melakukan sosialisasi ke seluruh anggotanya, mengenai semua produk yang mengandung bahan hewani harus mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Aturan tersebut mulai diterapkan pada 17 Oktober 2019.

" Sosialisasi terus menerus ke anggota supaya siap. Terutama ke UMKM. Kalau perusahaan besar rata-rata sudah tau, udah persiapan," kata dia di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat 28 Juni 2019.

Gapmmi juga masih menunggu mengenai cara registrasi untuk memperoleh jaminan produk halal. Selain itu, logo halal juga masih belum diketahui, rencananya logo tersebut baru akan dilaunching pada 17 Oktober 2019 mendatang.

" Kami komunikasi terus dengan BPJPH, karena kami masih menunggu PMA-nya. Mengenai logo, cara pendaftaran, biaya, ini kami terus menerus diskusi," kata dia. 

4 dari 6 halaman

Ada Sistem Informasi Manajemen?

Setelah ada PMA, BPJPH juga akan meluncurkan sistem informasi manajemen (SIM) jaminan produk halal. SIM ini nantinya berfungsi sebagai tempat pendaftaran pemilik produk untuk mengajukan Sertifikasi halal.

Menurut Adhi, sertifikat halal dari BPJPH ini akan berlaku selama empat tahun. Jauh lebih lama dibanding dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), yakni dua tahun.

" Kalau sertifikat lama LPPOM MUI berlaku 2 tahun, ini BPJPH 4 tahun, meringankan," kata dia.

5 dari 6 halaman

Biaya Urus Sertifikasi Halal UMKM Rp1,5 Juta?

Dream – Pada 17 Oktober 2019 nanti, Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah mulai menerapkan aturan. Aturan ini menyebut semua produk yang mengandung unsur hewani harus memiliki sertifikat halal.

Kepala BPJPH, Prof Sukoso mengatakan, timnya saat ini tengah mengajukan usulan besar biaya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk sertifikasi halal.

" Itu kan (sedang) pengajuan ke Kementerian Keuangan," ujar Sukoso di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat 28 Juni 2019.

Dia mengatakan BPJH menyiapkan skema biaya yang berbeda untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sukoso menjelaskan, perkiraan biaya untuk pelaku UMKM mensertifikasi produknya yakni Rp1 juta-Rp1,5 juta.

" Tentu kita berharap ya sebagaimana saya sampaikan, UMKM berbeda lah di dalam hal pembiayaan karena memang ada fasilitasi dari pemerintah,” kata dia.

6 dari 6 halaman

Tunggu Persetujuan Kementerian Agama

Sukoso mengatakan pihaknya masih menanti Peraturan Menteri Agama (PMA) yang masih belum mendapat persetujuan dari kementerian dan lembaga terkait. Regulasi ini nantinya bertujuan sebagai aturan turunan untuk memperkuat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sukoso juga enggan menjelaskan secara rinci kendala mengenai lamanya proses persetujuan PMA tersebut.

" Ya kalau itu jangan ditanya ke saya, kalau saya sih pengen cepat-cepat. Saya nggak bisa jelaskan, personal itu kan punya keinginan-keinginan," kata dia.

Beri Komentar
Tips Jitu Menyeimbangkan Karier dan Pendidikan Ala Tiffani Afifa