Alasan Malaysia Tak Tergoyahkan dari Peringkat Pertama SGIE Selama 10 Tahun

Kalahkan Saudi Arabia, Faktor Malaysia 10 Tahun Selalu Jadi Peringkat 1 SGIE Report

© Malaysia 2023 maverick

Dream - DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab telah merilis laporan terbaru The Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023.

Laporan tersebut menempatkan Indonesia di posisi ketiga, di bawah Malaysia dan Arab Saudi dalam pembangunan ekonomi halal. Posisi Indonesia naik satu peringkat dan menggeser Uni Emirate Arab di tahun 2023.

Pemeringkatan GIEI mencakup keuangan syariah, makanan/minuman halal, modest fashion, farmasi dan kosmetik, wisata ramah muslim, media, dan rekreasi. 

Malaysia Peringkat 1 Selama 10 Tahun

© Malaysia 2023 maverick

Menariknya, selama 10 tahun berturut-turut, posisi Malaysia sebagai posisi teratas dalam pemeringkatan GIEI tak mampu tergoyahkan oleh negara lain, termasuk Indonesia.

" Selama 10 tahun berturut-turut, Malaysia telah menempati
peringkat teratas," demikian laporan SGIE Report 2023, dikutip Jumat, 29 Desember 2023.

Dalam laporan SGIE Report 2023 dijelaskan mengapa Malaysia kembali menjadi peringkat pertama GIEI. Berikut faktor-faktornya.

Faktor Malaysia Selalu Nomor 1

Malaysia meraih peringkat pertama dalam sektor
Keuangan Syariah, Makanan Halal, dan Media dan Rekreasi, dan peringkat kedua di bidang Modest Fashion.

Keuangan Syariah

Sektor keuangan syariah Malaysia menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan peningkatan 9 persen dalam aset keuangan Islam dan pertumbuhan 20 persen dalam nilai keuangan Islam.

" Ekonomi Islam Malaysia telah menunjukkan kekuatan di seluruh produk halal, gaya hidup Islami, dan sektor keuangan Islam," demikian laporan SGIE Report 2023.

Kemudian, Departemen Pengembangan Islam Malaysia (JAKIM) menjadi pusat pengembangan
industri halal Malaysia yang secara aktif bekerja sama dengan badan-badan halal internasional, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari Indonesia dan Otoritas Makanan dan Obat-obatan KSA, untuk memperkuat jaminan produk halal global.

Rencana Industri Halal 2030 (HIMP 2030) diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) yang bekerja sama dengan Halal Development Corporation (HDC) mendorong ekspansi holistik industri halal Malaysia, dan mempromosikan inklusivitas dan pertumbuhan yang komprehensif.

Pemerintah Malaysia juga menerbitkan sukuk di bawah program Penerbitan Investasi Pemerintah Malaysia (MGII)
dalam mata uang lokal.

Pinjaman syariah ini digunakan pemerintah maupun korporasi untuk membiayai atau membiayai kembali
proyek-proyek sosial dan lingkungan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Kerangka Kerja Sukuk SDG Malaysia.

Komisi Sekuritas Malaysia (SC) pun merilis panduan
konsolidasi yang berkaitan dengan produk dan layanan pasar modal syariah.

Pedoman ini diharapkan dapat merampingkan dan
meningkatkan penawaran produk keuangan Islam, seperti
seperti sukuk, dana syariah, dan layanan investasi syariah.
6 transaksi VC, PE, dan M&A yang terkait dengan keuangan Islam
yang terkait dengan keuangan Islam di Malaysia tercatat. 

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) juga
bekerja sama dengan perusahaan rintisan teknologi perjalanan Tourplus untuk mengakreditasi para pengembara digital.

Duopharma menjadi perusahaan pertama di Malaysia yang menerima sertifikasi halal untuk produk onkologi.