Naik Rp13 Triliun, Ini Budget Baru Penanganan Covid-19 Usai PPKM Darurat Berlaku

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 2 Juli 2021 19:13

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menambah Anggaran Penanganan Kesehatan.

Dari Rp172 triliun menjadi Rp185 triliun. Untuk apa saja?

Dream – Program Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mendorong anggaran penanganan kesehatan dan berbagai program untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 mengalai kenaikan. Pemerintah menambah anggaran senilai Rp13,14 triliun dari Rp172,84 triliun menjadi Rp185,98 triliun.

“ Dengan perkembangan yang terjadi, apa itu vaksinasi, pengobatan, atau diagnostic, kami melihat kebutuhan penanganan kesehatan akan naik,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers virtual, Jumat 2 Juli 2021.

Anggaran tersebut masing-masing dialokasikan untuk vaksinasi senilai Rp58 triliun, pengadaan vaksin Rp47,8 triliun dan earnmark DAU untuk pelaksanaan vaksin Rp6,5 triliun.

Untuk pengobatan, pemerintah juga telah menganggarkan dana senilai Rp59,1 triliun. Rinciannya, klaim pasien sebanyak Rp40 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp15,3 triliun.

Kemudian, ada insentif perpajakan kesehatan senilai Rp20,85 triliun dan diagnostic Rp4,08 triliun.

“ Anggaran lainnya Rp8,49 triliun,” kata dia.

1 dari 3 halaman

Penyaluran Bansos Paling Lambat 2 Pekan Berjalannya PPKM Darurat

Dream - Pemerintah telah menyatakan bantuan sosial kembali disalurkan kepada masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah selama pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. Kebijakan ini dijalankan untuk melindungi masyarakat miskin dari keterpurukan akibat kondisi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, memperkirakan penyaluran Bansos untuk mengantisipasi dampak PPKM Darurat paling lambat dilakukan di pekan kedua berjalannya PPKM Darurat.

" Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli, Bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan," ujar Muhadjir.

Muhadjir telah berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait untuk penyaluran bansos. Disepakati terdapat beberapa jenis bantuan yang akan diterima masyarakat selama masa PPKM Darurat.

Bansos tersebut meliputi Program Keluarga Harapan menyasar 10 juta Keluarga, kemudia sembako untuk 18,8 juta keluarga. Selain itu, perpanjangan Bantuan Sosial Tunai Mei-Juni 2021 untuk 10 juta penerima manfaat.

2 dari 3 halaman

Data Sudah Sinkron

Muhadjir menegaskan koordinasi bertujuan untuk sinkronisasi. Sehingga bansos dapat disalurkan secepatnya serta betul-betul tepat sasaran.

" Paling utama agar masyarakat paling terdampak yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti," kata dia.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengatakan pihaknya telah memperbaikin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Usai perbaikan, didapatkan realisasi penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau sembako mencakup 32.953.559 keluarga atau jiwa.

Namun demikian, terdapat bantuan untuk 3.614.335 keluarga berdasarkan data Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) belum bisa disalurkan. Penyebabnya, gagal buka rekening online akibat data anomali dan tidak lengkap.

Data anomali merupakan data sesuai Dukcapil namun tidak bisa digunakan untuk membuka rekening bank. Salah satu penyebabnya, nama tidak sesuai format.

" Permasalahan seperti inilah yang perlu segera kita perbaiki sehingga penyaluran bansos bisa dilakukan dan betul-betul mencapai target," kata Risma, dikutip dari Kemenko PMK.

3 dari 3 halaman

PPKM Darurat Datang, Bansos Bergulir Lagi

Dream – Pemerintah siap menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat kelas menengah ke bawah tidak lagi “ terhempas” karena pandemi COVID-19.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, telah menggelar rapat bersama dengan Gubernur BI, Perry Wardjiyo, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Dalam rapat ini, pemerintah sepakat untuk menyalurkan kembali bansos.

“ Kami sepakat bansos akan diguliran,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis 1 Juli 2021.

Pemerintah, lanjut Luhut, benar-benar tidak menyangka lonjakan kasus Covid-19 akan kembali muncul mengingat terjadi tren menurun sebelumnya. Untuk meringan beban masyarakat, pemerintah telah berkoordinasi mempercepat penyaluran Bansos selama masa PPKM Mikro Darurat.

Dengan keputusan ini, pemerintah optimistis bisa melindungi masyarakat dan perekonomian bisa digerakkan.

“ Masyarakat betul-betul harus dilindungi. Dampak PPKM darurat akan dimitigasi dan recovery ekonomi bisa lebih cepat,” kata dia.