Mantan Wamenkumham Jadi Pengacara Kontraktor Meikarta

Reporter : Maulana Kautsar
Selasa, 16 Oktober 2018 19:13

Petugas Menunjukkan Barang Bukti Hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Di Gedung KPK (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Kontraktor Meikarta akan kooperatif dengan KPK.

Dream - Tertangkap tangannya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan pejabat Kabupaten Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kontraktor Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) menggelar investigasi internal.

" PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi," kata Kuasa Hukum PT MSU, Denny Indrayana, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 16 Oktober 2018.

Denny terkejut dengan munculnya kasus itu. Sebab, telah terjadi penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan.

" Maka PT MSU tidak akan mentolerir, dan kami tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut, sesuai ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku," ujar dia.

Denny menyebut akan menghormati dan akan mendukung penuh proses hukum di KPK. PT MSU akan bertindak kooperatif membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut.

Sebelumnya dikabarkan, KPK mengamankan sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Bekasi. Total, KPK menangkap sembilan orang dalam kasus ini. (ism)

1 dari 1 halaman

Kode Tina Toon

Selain Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, KPK juga menjerat Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Dari pihak swasta diamankan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Dilaporkan Liputan6.com, Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau bonus sebesar Rp13 miliar dari proyek Meikarta. Realisasi pemberian itu, hingga saat ini diduga mencapai Rp7 miliar.

Salah satu yang menyita perhatian dalam kasus ini yaitu penggunaan kode pelaku korupsi. Salah satu kode yang ramai dibicarakan publik yaitu Tina Toon.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, kode Tina Toon mengarah ke sosok pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi.

" Untuk kode Tina Toon, sudah terindentifikasi orang yang dimaksud, yaitu pejabat setingkat Kasi atau Kabid di Pemkab Bekasi," ujar Febri.

Selain Tina Toon, KPK juga menyebut kode suap dalam kasus ini antara lain, `melvin`, `windu`, dan `penyanyi`.

" Ada beberapa kode yang digunakan, kami sudah memecahkan kode tersebut meskipun tentu belum bisa disampaikan secara rinci saat ini. Intinya nama-nama pejabat di Pemkab yang berinteraksi terkait perizinan dan suap ini, diganti dengan kode-kode tertentu. Kami dua ini bagian dari upaya menyamarkan," kata Febri.