Sri Mulyani: Indonesia Tak Bisa Mendadak Rem Utang

Pemerintah memperkecil defisit anggaran untuk menyehatkan APBN.

Dream – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berupaya menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Caranya dengan memperkecil defisit anggaran.

Dilansir setkab.go.id, Selasa 22 Agustus 2017, pemerintah memperkecil defisit anggaran dari 2,67 persen pada 2017 menjadi 2,19 persen. Sri Mulyani mengatakan upaya itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan utang dan keseimbangan primer. Dengan itu, utang tak terlalu membebani APBN.

“ Dengan defisit yang lebih rendah, maka concern mengenai utang bisa kami selesaikan. Memang tidak bisa kami rem secara mendadak,” kata dia di Jakarta.

Sekadar informasi, pemerintah menargetkan pendapatan tahun 2018 sebesar Rp1.878,48 triliun yang terdiri atas Rp1.609,38 triliun dari penerimaan pajak, Rp267,86 triliun dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan Rp1,2 triliun dari hibah.

Sementara itu, belanja negara diperkirakan sebesar Rp2.204,38 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.444,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp761,08 triliun.

Dari sana, ada defisit anggaran sebesar Rp325,93 triliun yang akan ditutup dengan pembiayaan anggaran, terutama dari utang, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sri Mulyani mengatakan target defisit anggaran yang lebih rendah dibandingkan periode 2016 dan 2017 itu bisa memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tren pembiayaan saat ini sudah semakin sehat.

“ Ini menunjukkan kami sangat berhati-hati untuk mendesain agar Indonesia bisa terhindar dari krisis utang yang masih terjadi di banyak negara maju,” dia.

Sri Mulyani menjelaskan, strategi pembiayaan utang pemerintah di 2018 antara lain dengan meningkatkan efisiensi biaya utang, mengoptimalkan fasilitas pinjaman tunai, mendorong peran masyarakat di pasar obligasi serta mengelola pinjaman luar negeri secara selektif.

Dia mengatakan pemerintah akan berhati-hati untuk terus menjaga rasio utang pada kisaran 27 persen-29 persen terhadap PDB (Product Domestic Brutto), serta menggunakan utang tersebut hanya untuk kegiatan produktif seperti infrastruktur.