Menkeu Pamer Kesuksesan Antisipasi Perubahan Iklim

Menkeu tegaskan Indonesia telah memiliki kebijakan yang sangat baik dalam mengatasi perubahan iklim sehingga bisa menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dream - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI) Bambang Brodjonegoro menegaskan, hingga saat ini Indonesia sudah menuntaskan tiga ukuran keberhasilan kebijakan perubahan iklim untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Yaitu penggeseran paradigma manajemen sumber daya alam dalam mempromosikan pertumbuhan karbon rendah dan ketahanan iklim. Kemudian memastikan efektivitas pendanaan iklim baik dari sumber dana domestik maupun internasional. Serta memobilisasi sumber daya untuk program perubahan iklim melalui katalis anggaran dan instrumen fiskal.

“ Saat ini, Indonesia telah mencapai kesuksesan yang cukup baik di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan jaringan Selatan-Selatan dalam hal bentuk anggaran domestik yang serupa dengan mekanisme pendanaan internasional di bawah Green Climate Funds UNFCCC,” ucap Bambang Brodjonegoro dalam Asian Pasific Regional Forum on Climate Finance for Sustainable Development di Jakarta, Selasa 1 September 2015.

Perwujudan dari tiga ukuran keberhasilan tersebut salah satunya adalah dengan menerbitkan Green Fiscal Paper pada 2009 yang memicu pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan anggaran dan pembangunan. Selain itu, efektivitas anggaran untuk pendanaan iklim telah didukung oleh implementasi Kerangka Mitigasi Fiskal serta Sistem Penilaian dan Penandaan Anggaran Emisi Rendah.

“ Sistem ini memungkinkan kita untuk melacak seluruh alokasi anggaran dan pengeluaran dalam mitigasi iklim dan yang lebih jauh, mengombinasikan indikator kinerja anggaran untuk menilai usaha mencapai target pengurangan emisi,” tutur Bambang.

Meski demikian, Bambang mengingatkan, keberhasilan agenda pembangunan berkelanjutan dalam kondisi perubahan iklim ditentukan oleh komitmen kuat masyarakat untuk mengurangi emisi bahan bakar minyak pada 2020 atau mengamankan pembiayaan negara hingga USD 100 miliar. Selain itu, model pembiayaan ini juga membutuhkan lingkungan yang memungkinkan serta mobilisasi sumber daya oleh pemerintah.

“ Terdapat tantangan yang multidimensi untuk dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Terutama perencanaan nasional dan proses penganggaran belanja perlu menjadi instrumen kunci untuk memastikan pendekatan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Bambang berharap, forum tersebut mampu memberi kontribusi untuk meningkatkan efektivitas anggaran yang terkait dengan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Sebab, capaian dari Sustainable Development Goals (SDGs) dan penyebaran tujuan COP 2020 mampu memberikan keuntungan dari segi ekonomi dan lingkungan secara bersamaan.