Ibu Kota Ganti Kaltim, ASN Pusat Harus Siap Pindah

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 28 Agustus 2019 13:47

Menteri PANRB, Syafruddin, Meminta ASN Menyikapi Pemindahan Ibu Kota Negara Dengan Positif. (Foto: Setkab.go.id)

Dia meminta ASN tidak berpikir negatif tentang pemindahan ibu kota negara.

Dream - Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta tidak menyoal rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. ASN harus siap ditugaskan ke seluruh wilayah, termasuk ke ibu kota baru.

“ ASN sudah ada kontrak dengan negara. Di manapun tempatnya akan siap. Sudah tertuang di undang-undang dan PP (Peraturan Pemerintah)-nya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin, dikutip dari setkab.go.id, Rabu 28 Agustus 2019.

Dia mengatakan, dalam UU No. 5/2014 tentang ASN dan PP No. 11/2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil, tertulis bahwa ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Menurut Syafruddin, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan rencana perpindahan ibu kota ini. Pertimbangan matang dari berbagai aspek telah dilakukan dan dikaji oleh pemerintah sebelum memutuskan kebijakan ini.

“ Perpindahan ibu kota ini adalah niat baik untuk menjadikan bangsa Indonesia maju. Selain itu, tidak ada satu pun negara di dunia yang ketika membuat kebijakan akan menyusahkan masyarakatnya. Pasti manfaatnya akan besar bagi siapa pun,” kata dia.

1 dari 8 halaman

Semua Instansi di Pusat Ikut Pindah

Mengenai ASN yang akan pindah terkait perpindahan ibu kota negara, Syafruddin mengatakan yang akan ikut pindah nantinya adalah ASN yang berada di kementerian dan lembaga (K/L) pusat. Namun, lanjut dia, ada sebagian yang menduduki masa pensiun saat perpindahan dilakukan.

“ Tentu yang akan menduduki adalah ASN muda. Mereka yang andal, siap mental, berwawasan, memiliki kemampuan berpikir bagus,” kata dia.

Ibu kota yang nantinya berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, sambung Menteri PANRB, mengusung konsep forest city. Karena itu, Menteri PANRB meminta kepada seluruh ASN, agar berpikir positif terhadap rencana pemerintah ini.

“ Di ibu kota yang baru nanti, akan tersedia fasilitas yang baik untuk seluruh abdi negara. Sudah disiapkan negara. Jangan sedikit-sedikit berpikir negatif. Supaya tidak terjadi kekisruhan,” kata Syafruddin.

2 dari 8 halaman

Fakta-Fakta Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kaltim

Dream – Teka-teki ibu kota baru Indonesia terungkap sudah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan kota di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai pusat pemerintahan baru menggantikan Jakarta.

Kedua kabupaten tersebut terletak di Kalimantan Timur.

“ Lokasi ibukota baru paling ideal adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara,” kata dia di Jakarta, ditulis Selasa 27 Agustus 2019.+

Jokowi mengumumkan ibu kota baru negara Indonesia setelah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merampungkan kajiannya. Studi pemindahan ibu kota ini telah berlangsung selama tiga tahun.

Ternyata, ada banyak hal menarik dari keputusan ibu kota baru ini. Mulai dari pemilihan daerah bebas bencana, nasib Jakarta, sampai PNS.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah fakta-fakta menarik pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

3 dari 8 halaman

Alasan Kukar dan PPU Jadi Calon Ibu Kota Baru

Jokowi mengatakan ada empat alasan mengapa dua daerah ini dipilih. Pertama, PPU dan Kutai Kertanegara tergolong daerah yang minim risiko bencana, seperti gempa bumi, kebakaran hutan, gunung berapi meletus, dan tanah longsor.

“ Kedua, lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia,” kata dia.

Yang ketiga, lanjut mantan wali kota Solo, Kutai Kertanegara dan PPU berada di dua tengah kota yang sedang berkembang, yaitu Samarinda dan Balikpapan.

“ Keempat, sudah memiliki infrastruktur yang lengkap,” kata Jokowi.

4 dari 8 halaman

Biaya Bangun Ibu Kota Baru Rp499 Triliun

Pembangunan lokasi ibu kota baru ditaksir akan menelan biaya cukup tinggi. Dari perhitungan pemerintah, anggaran untuk membangun ibu kota baru itu ditaksir mencapai Rp499 triliun.

" Total kebutuhan Ibu Kota baru Rp499 T," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mengaku telah memiliki beberapa skema pembiayaan.

Jokowi memastikan anggaran pembangunan ibu kota baru Indonesia takkan sepenuhnya ditanggung dari kas negara. Menurut Presiden, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun ibu kota baru tersebut hanya mencapai 19 persen dari total anggaran.

Skema pembiayaan untuk pembangunan ibu kota baru yang menghabiskan ratusan triliun rupiah itu akan dipenuhi dari skema kerja sama penggelolaan aset pemerintah yang saat ini berada di Jakarta.

Dua skema lainnya adalah Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota harus dijalankan saat ini mengingat beban Jakarta yang sudah sangat berat.

" Ini bukan kesalahan Pemprov, bukan, tetapi karena lebih besarnya beban perekonomian Indonesia yang diberikan kepada Pulau Jawa dan Jakarta," ucap Jokowi.

5 dari 8 halaman

Nasib Jakarta Setelah Tak Jadi Ibu Kota

Presiden Jokowi mengatakan yang diboyong ke Kalimantan Timur adalah ibu kota pemerintahan. Sedangkan Jakarta nantinya akan dikembangkan sebagai pusat bisnis.

“ Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan akan terus dikembangkan sebagai pusat bisnis,” kata dia di Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Jokowi mengatakan rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp570 triliun tetap berjalan. Sekadar informasi, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran ratusan triliun rupiah untuk membangun infrastruktur hingga 2030.

“ Rencana Pemprov DKI akan melakukan urban regeneration membutuhkan Rp570 triliun tetap akan dilanjutkan,” kata dia.

Hal ini juga ditekankan oleh Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang P. S. Brodjonegoro.

“ Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis yang berskala internasional,” kata Bambang.

6 dari 8 halaman

PNS Pusat Akan Ikut Pindah?

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, mengatakan belum ada penentuan PNS dari kementerian mana yang akan dipindah. “ Belum ditentukan instansi mana yang harus pindah,” kata Ridwan kepada Dream ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Senin 26 Agustus 2019.

Dia mengatakan seharusnya tak semua PNS diboyong ke Kalimantan Timur. Dikatakan bahwa PNS yang berada di instansi yang berhubungan langsung dengan lembaga kepresidenan yang dipindah ke Kalimantan Timur.

Ridwan mengatakan belum ada kajian detail tentang lembaga yang akan dipindah. Namun, BKN memprediksi ada 600 ribu PNS yang akan dipindah secara bertahap.

“ Enam ratus ribu ini adalah perkiraan awal dari total 900 ribuan PNS kementerian/lembaga yang ada di pusat saat ini,” kata dia.

7 dari 8 halaman

Calon Ibu Kota Baru Ini Kelebihan Pasokan Listrik

Selain Samboja, Kecamatan Penajam juga disebut-sebut sebagai calon ibu kota baru. Penajam terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Kabupaten itu memiliki luas 3.333 kilometer persegi dengan jumlah penduduk terkini sekitar 160.000 jiwa.

Sederetan infrastruktur sedang dan akan dibangun di PPU. Seperti tol laut terpanjang di Indonesia sepanjang 14 km yang dibangun di PPU menghubungkan ke Melawai di Balikpapan. Pemkab PPU juga segera membangun akses jalan dari PPU ke Kutai Barat. Jalan itu mempersingkat jarak tempuh dari PPU ke Kutai Barat dari 11 jam, menjadi hanya 2 jam.

Sebagian besar warga PPU bekerja sebagai petani. Kelistrikan di PPU pun surplus, di mana saat ini masuk di kelistrikan Kalimantan Selatan.

8 dari 8 halaman

Kutai Kartanegara Maju Karena Migas

Dikutip dari KutaiKartanegara.com, kabupaten ini memiliki luas wilayah 27.263 km persegi dan luas perairan 4.097 km persegi. Secara administratif, Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 237 desa/kelurahan. Penduduk kabupaten ini mencapai 645.817 jiwa pada 2014 dengan kepadatan penduduk 24 jiwa per km persegi.

Sektor migas, pertanian, dan pertambangan menjadi roda penggerak ekonomi Kutai Kartanegara. Pada 2010, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 83,84 persen bagi PDRB Kutai Kertanegara, pertanian 6,34 persen, perdagangan dan hotel 2,86 persen, bangunan 3,21 persen, keuangan dan sewa 0,38 persen, dan sektor lainnya 2,09 persen.

Mata pencaharian penduduk di Kutai Kartanegara ada di bidang pertanian, industri/kerajinan, perdagangan, serta sektor lainya.

Penduduk yang bermukim di daerah ini adalah penduduk asli dari Kutai, Benuaq, Tunjung, Bahau, Modang, Kenyah, Punan, dan Kayan. Ada juga pendatang dari Jawa, Bugis, Banjar, Madur, Buton, Timor, dan lain-lain.

Sungai Mahakam menjadi jalur arteri bagi transportasi lokal. Keadaan ini menyebabkan sebagaian besar pemukiman penduduk berkonsentrasi di tepi Mahakam dan cabang-cabangnya.