Nama Perusahaan dan Merek Dagang Wajib Pakai Bahasa Indonesia

Reporter : Syahid Latif
Kamis, 10 Oktober 2019 13:36
Nama Perusahaan dan Merek Dagang Wajib Pakai Bahasa Indonesia
Ketentuan ini berlaku untuk perusahaan berbadan hukum Indonesia. Tidak berlaku untuk perusahaan milik asing.

Dream - Perusahaan yang sahamnya dimiliki 100 persen orang Indonesia wajib menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia. Hal yang sama berlaku untuk merek dagang yang mereka produksi.

Hal berbeda berlaku jika perusahaan tersebut merupakan lisensi dari luar negeri.

Ketentuan tersebut berlaku usai disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 September 2019

“ Dalam hal merek dagang sebagaimana dimaksud memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan, nama merek dagang dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing,” kutip Dream dari laman Setkab, Kamis, 10 Oktober 2019.

Aturan untuk menggunakan Bahasa Indonesia pada merek dagang maupun nama perusahaan tersebut termuat dalam Pasal 35 ayat (3).

Sementara untuk badan hukum Indonesia berstatus perseroan terbatas, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia hanya berlaku bagi perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

“ Dalam hal lembaga usaha sebagaimana dimaksud memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, nama lembaga usaha dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing,” bunyi Pasal 36 ayat (2) Perpres ini.

 

1 dari 4 halaman

Informasi Produk Wajib Berbahasa Indonesia

Pada ketentuan lain, Perpres ini juga mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam informasi tentang produk barang atau jasa dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Kewajiban itu berlaku untuk pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan.

Informasi produk yang harus dicantumkan adalah nama barang, spesifikasi, bahan dan komposisi, cara pemakaian, cara pemasangan, manfaat atau kegunaan, efek samping, ukuran, berat atau berat bersih, tanggal pembuatan, masa berlaku/kedaluwarsa, pengaruh produk, nama dan alamat pelaku usaha.

Selain mengatur badan usaha, Perpres ini juga menyebutkan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk nama lembaga pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Sementara Lembaga pendidikan yang didirikan atas dasar kerja sama antara lembaga pendidikan di Indonesia dan lembaga pendidikan asing, menurut Perpres ini, dapat menggunakan nama lembaga pendidikan asing.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan penggunaan bahasa Indonesia ini akan dipantau oleh para menteri di tingkat pusat serta gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya di daerag

“ Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud, Menteri (yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan) menetapkan pedoman pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia,” bunyi Pasal 42 ayat (4) Perpres ini.

Sumber: https://setkab.go.id/perpres-no-63-2019-badan-usaha-merk-dagang-nama-geografi-wajib-gunakan-bahasa-indonesia/

2 dari 4 halaman

Jokowi Teken Perpres, Pidato Presiden di Luar Negeri Wajib Bahasa Indonesia

Dream - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019. Perpres tersebut mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria baik dan benar serta sesuai kaidah basaha, ejaan dan pembentukan istilah.

Dikutip dari , Rabu 9 Oktober 2019, Perpres ini juga mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.

" Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri," demikian bunyi Pasal 5 Perpres ini.

Perpres itu juga mengatur pidato resmi Presiden dan Wakil Presiden dalam forum nasional dan internasional yang digelar di dalam negeri wajib menggunakan bahasa Indonesia. Aturan ini berlaku sama untuk semua pejabat negara mulai pimpinan MPR hingga pimpinan lembaga negara lainnya termasuk pimpinan daerah.

3 dari 4 halaman

Wajib Dalam Forum Nasional

Forum resmi nasional yang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia sedikitnya yaitu upacara kenegaraan, upacara perayaan 17 Agustus dan Hari Besar Nasional, upacara resmi dalam sidang lembaga tinggi negara, penyampaian rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, rapat kerja pemerintah atau lembaga tinggi negara, dan forum nasional lainnya.

Sedangkan untuk forum internasional, pidato Presiden dan/atau wakil presiden disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia. Pidato resmi yang dimaksud yaitu saat forum resmi yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), organisasi internasional atau negara penerima.

" Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah," demikian bunyi Pasal 18 Perpres ini.

4 dari 4 halaman

Bisa Tidak Digunakan dalam Forum Ini

Bahasa Indonesia dapat tidak digunakan Presiden dan Wakil Presiden dalam pidato resmi yang disampaikan dalam forum ilmiah, sosial budaya, ekonomi, dan forum sejenis lainnya.

" Ketentuan mengenai pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap pidato resmi pejabat negara yang lain sesuai dengan derajat jabatan dan/atau tata cara protokol yang berlaku bagi pejabat yang bersangkutan," demikian bunyi Pasal 22.

Beri Komentar
Intip Harga dan Spesifikasi Mobil Dinas Baru Jajaran Menteri Jokowi