OJK: Hadapi MEA, Perusahaan Perlu Terapkan `Good Governance`

Penerapan good corporate governance dalam perusahaan bisa menarik para investor untuk menanamkan modalnya.

Dream - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad menegaskan, perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu menerapkan prinsip good corporate governance untuk menyambut keberlangsungan sistem ekonomi yang terintegrasi di kawasan ASEAN.

Adapun kunci utama dalam penerapan prinsip tersebut adalah akuntabilitas dan transparansi. Muliaman mengatakan, manfaat  menerapkan good governance adalah dapat secara efektif meningkatkan value dan confidence perusahaan.

“ Tentu saja kalau prinsip ini terus dikembangkan, akan terus tumbuh kepercayaan investor terhadap perusahaan,” ujarnya di Jakarta, Selasa 22 September 2015.

Menurut Muliaman, keberhasilan sebuah perusahaan dalam bidang keuangan dengan mudah akan sirna apabila tidak menerapkan good governance dalam pengelolaannya.

“ Memang, tugas pertama perusahaan adalah untuk menguatkan aspek keuangan karena daya ekspansi perusahaan kita ditentukan oleh keuangan. Tapi itu belum selesai, harus dilestaikan agar bisa sustain dengan good governance,” tambahnya.

Ia pun meyakini, dengan menerapkan prinsip tersebut, perusahaan akan memiliki daya tahann yang lebih baik dalam menghadapi kondisi perekonomian nasional maupun global.

“ Beberapa waktu lalu OJK sudah mengeluarkan prinsip good governance. Selain roadmap, sebagai bagian dari ASEAN kita juga harus memperhatikan standar ASEAN,” ucap Muliaman.

Melalui rumusan tersebut, Muliaman berharap dapat membantu perusahaan Indonesia memiliki keunggulan tertentu guna menonjolkan diri di lingkup ASEAN.

Muliaman pun menekankan, dalam integrasi ekonomi ASEAN, Indonesia harus meningkatkan kapasitas masyarakat serta infrastrukturnya. Mengingat dalam sistem ekonomi tersebut, aka nada 600 juta orang yang bersaing secara langsung di kawasan Asia Tenggara.

Namun, ia mengingatkan agar integrasi ASEAN tidak melenceng sebagai ajang persaingan yang merugikan pihak-pihak lemah. Sebab, sistem ini digagas atas nama kesejahteraan masyarakat.

“ 10 tahun lalu, integrasi ASEAN dicanangkan untuk menyejahterakan masyarakat ASEAN. Oleh karena itu kalau tidak bisa menyejahterakan, itu bukan tujuan kita,” tegasnya. “ Makanya harus ada hubungan saling menguntungkan dimana tiap negara memperoleh manfaat bersatunya komunitas ini.”

Bagi Mulliaman, integrasi ASEAN akan mengubah lingkungan masyarakat menjadi pasar yang amat besar. Namun, terdapat beberapa ironi  yang selama ini masih dilakukan oleh perusahaan Indonesia yaitu senantiasa mengutamakan pasar domestik, sementara negara-negara tetangga sudah mulai berorientasi meluaskan pasarnya ke luar negeri.

“ Saya kita pasar Kamboja, Laos, Myanmar perlu untuk dilirik, kesempatan apa yang bisa dimanfaatkan agar bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat,” pungkas Muliaman. (Ism)