Pelaku UMKM Dapat Perlakuan Khusus Saat Urus Sertifikasi Halal

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Rabu, 18 September 2019 12:48
Pelaku UMKM Dapat Perlakuan Khusus Saat Urus Sertifikasi Halal
Pelaku UMKM bakal mendapatkan sejumlah fasilitas yang memudahkan.

Dream - Staf Ahli Kementerian Agama (Kemenag), Janedri M Gaffar, mengatakan, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bakal mendapatkan perlakuan khusus saat mengajukan permohonan sertifikasi halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama.

" Jika nanti PMA, saat ini masih dalam posisi rancangan dan harap bulan depan ditandatangani, ada keberpihakan terhadap pelaku UMKM, seperti fasilitasi biaya sertifikasi halal produk. Jadi tidak memberatkan pelaku usaha," kata Janedri di Ombudsman RI, Jakarta, Rabu 18 September 2019.

Saat ini, besaran biaya pengurusan sertifikasi halal di BPJPH masih dibahas di Kementerian Keuangan. Nantinya, pelaku UMKM mendapat subsidi dan tidak secara penuh membayar biaya sertifikasi halal.

" Besar biaya belum, mudah-mudahan minggu depan diputuskan. Kalau pelaku usaha besar, tidak usah (dapat subsidi), nanti berlaku untuk tarif yang ditentukan Kementerian Keuangan," ucap dia.

 

1 dari 5 halaman

Bantuan Penyediaan Penyelia Halal

Perlakuan khusus lainnya yang akan diterima pelaku UMKM yakni bantuan penyediaan penyelia halal. Dalam ketentuan, penyelia halal wajib dimiliki pelaku usaha.

" Penyelia halal ini harus dimiliki pelaku usaha, tapi pelaku usaha UMKM ini kan modal Rp50 juta ke bawah atau Rp20 juta ke bawah, bisa dibayangkan apabila diwajibkan memiliki penyelia halal," ucap dia.

Penyelia halal merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap kehalalan dalam proses pembuatan produk. Dia menjadi bagian dari perusahaan yang dimiliki pelaku usaha.

Janedri mengatakan, penyelia halal ini nantinya mendapat diklat terlebih dahulu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

2 dari 5 halaman

BPJPH Usulkan Biaya Urus Sertifikasi Halal UMKM Rp1,5 Juta

Dream – Terhitung mulai 17 Oktober 2019 mendatang, seluruh produk yang mengandung unsur hewani harus mengantongi sertifikat halal. Legalisasi halal itu akan dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

Kepala BPJPH, Prof Sukoso mengatakan, lembaganya tengah mengajukan usulan biaya sertifikasi halal ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya, biaya mendapatkan sertifikasi ini akan dibedakan berdasarkan skala perusahaan

" Itu kan (sedang) pengajuan ke Kementerian Keuangan," ujar Sukoso di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat 28 Juni 2019.

Sukoso memastikan BPJH telah menyiapkan skema biaya yang berbeda untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Diusulkan biaya untuk pelaku UMKM mensertifikasi produknya yakni Rp1 juta-Rp1,5 juta.

" Tentu kita berharap ya sebagaimana saya sampaikan, UMKM berbeda lah di dalam hal pembiayaan karena memang ada fasilitasi dari pemerintah,” kata dia.

3 dari 5 halaman

Tunggu Persetujuan Kemenag

Sukoso mengatakan BPJPH masih menanti Peraturan Menteri Agama (PMA) yang belum mendapat persetujuan dari kementerian dan lembaga terkait. Regulasi ini nantinya bertujuan sebagai aturan turunan untuk memperkuat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sukoso juga enggan menjelaskan secara rinci kendala mengenai lamanya proses persetujuan PMA tersebut.

" Ya kalau itu jangan ditanya ke saya, kalau saya sih pengen cepat-cepat. Saya nggak bisa jelaskan, personal itu kan punya keinginan-keinginan," kata dia.

4 dari 5 halaman

BPJPH Belum Aktif, Sertifikat Halal Masih Bisa Diajukan ke LPPOM MUI

Dream - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) masih bisa mengeluarkan sertifikat halal dan perpanjangan hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berfungsi sepenuhnya. 

Sejak dibentuknya BPJPH, masyarakat selama ini memang bertanya-tanya tentang instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Ada pula yang mencari informasi tentang perpanjangan sertifikat yang akan kedaluwarsa. 

Menjawab kebimbangan publik, Direktur Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, mengaku telah mengirim surat ke Kepala BPJPH, Sukoso.

" Alhamdulillah surat kami akhirnya dijawab oleh BPJPH," ujar Ikshan dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Senin, 7 Januari 2019.

Dalam surat tersebut, kata Ikshan, BPJPH menyatakan belum dapat menerima permohonan sertifikasi halal.

Dengan kondisi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ( UU JPH), MUI tetap menjalankan kewenanganya melakukan sertifikasi halal dan perpanjangan sertifikasi halal sampai BPJPH terbentuk dan berfungsi dengan baik.

Ikshan mengatakan, dengan jawaban itu, artinya MUI masih bisa mengeluarkan sertifikat produk halal.

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, mengapresiasi inisatif dari IHW yang mengirim surat kepada BPJPH.

" Kami menyambut baik hal tersebut, demi kepastian hukum dan demi ketentraman masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen," ucap Lukman.

Lukman ingin, pelayanan sertifikasi halal tetap berjalan meski fungsi BPJPH belum optimalnya. Hingga kini, BPJPH masih menunggu turunan aturan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.(Sah)

5 dari 5 halaman

2019 Seluruh Produk Wajib Bersertifikat Halal, BPJPH Siap?

Dream - Memasuki awal 2019 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai bertugas. Meski sudah memasuki masa kerja, saat ini BPJPH masih menunggu ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014.

" Menag Lukman sudah memberikan paraf. Tinggal menunggu menteri lainnya dan kemudian PP ditandatangani Presiden untuk diundangkan," ujar Kepala BPJPH Sukoso dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Senin, 7 Januari 2018.

Sejak 2014, kata Sukoso, segala persiapan sudah dilakukan. Diantaranya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pembentukan BPJPH sebagai struktur eselon I baru di bawah Menteri Agama. Perpres ini menandai terbentuknya BPJPH sejak 2016.

Persiapan lainnya yakni menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

PMA ini menyebutkan BPJPH berada di bawah Kementerian Agama dengan kepalanya setingkat eselon. Meski demikian, turunan dari PMA ini masih belum selesai. Sukoso menjelaskan, BPJPH saat ini tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) itu.

" Semua dalam proses penyelesaian perumusan draf naskahnya, sudah hampir final," ucap dia.

Sukoso melanjutkan, BPJPH juga belum selesai membuat aturan mengenai regulasi penetapan tarif dan penyusunan daftar rincian tarif layanan BPJPH melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).

Hingga kini, BPJPH juga masih menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Bappena, Departemen Ekonomi, Keuangan Syariah Bank Indonesia.

" Penyusunan dan perumusan draf MoU dan PKS dengan Kementerian/Lembaga juga tengah dalam proses untuk dapat mencapai kesepakatan bersama," kata dia.

Beri Komentar
Tutorial Ikuti Audisi LIDA 2020 Indosiar di KapanLagi Lewat Handphone