Pemerintah Klaim PPN Tak Bikin Harga Sembako Naik, Kok Bisa?

Reporter : Syahid Latif
Jumat, 11 Juni 2021 08:14

Pedagang Sembako Di Bandung (Shutterstock.com)

Pemerintah saat ini masih menunggu ketok palu dari DPR agar tarif PPN sembako dan RUU KUP bisa diberlakukan.

Dream - Kementerian Keuangan mengklaim pemerintah tidak akan sembarangan menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok, seperti sembako. Penerapan PPN juga membuka opsi pengecualian untuk barang kebutuhan masyarakat, termasuk sembako. Karena itulah penerapan PPN diklaim tidak akan banyak mengganggu harga sembako di pasaran.

" Mustinya tidak berpengaruh pada kenaikan harga. Kalau untuk kelompok kaya tadi bisa jadi memang ada kenaikan, tapi yang membeli kan memang kelompok yang penghasilannya juga tinggi," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 10 Juni 2021.

Sebagai catatan, pemerintah dalam Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) mencoba membuat pengecualian untuk penerapan tarif PPN 12 persen. Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.

1 dari 3 halaman

Menurut Yustinus, pemerintah juga telah memerhatikan program pemulihan ekonomi dalam rencana tarif PPN sembako. Sehingga ia memastikan kebijakan tersebut betul-betul akan seiring dengan tahap pemulihan ekonomi.

" Tidak mungkin lah, pemerintah ini sedang merancang pemulihan ekonomi kok malah mau dibunuh sendiri. Sudah pasti timing-nya pasti diperhatikan," tegasnya.

Yustinus menambahkan, pemerintah saat ini masih menunggu ketok palu dari DPR agar tarif PPN sembako dan RUU KUP bisa diberlakukan. Namun ia belum bisa menyebutkan kapan pemerintah akan bertemu dengan DPR untuk mendengarkan segala masukan.

" Saat ini belum ada jadwal dengan DPR. Ini yang musti kita tunggu," ujar Yustinus.

2 dari 3 halaman

Sembako Bakal Dikenai PPN 12 Persen, Ini Daftarnya

Dream - Kementerian Keuangan melakukan revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam naskah revisi tersebut, terdapat penambahan beberapa jenis barang kena pajak.

Merujuk pada Pasal 4A Revisi UU KUP, beberapa item kena pajak tersebut termasuk pula sembako.

Pasal tersebut memasukkan 13 jenis barang yang akan terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Besaran PPN sendiri ditetapkan sebanyak 12 persen.

13 jenis barang tersebut yaitu:

1. Beras dan Gabah,
2. Jagung,
3. Sagu,
4. Kedelai,
5. Garam Konsumsi,
6. Daging,
7. Telur,
8. Susu,
9. Buah-buahan,
10. Sayur-sayuran,
11. Ubi-ubian,
12. Bumbu-bumbuan, dan
13. Gula Konsumsi.

Padahal, 13 jenis barang tersebut sebelumnya tidak dikenai pajak karena masuk kategori sangat dibutuhkan rakyat. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomo 116/PMK.010/2017.

3 dari 3 halaman

Kepala Peneliti Center for Indonesia Policy Studies, Felippa Ann Amanta, rencana Pemerintah memberlakukan PPN pada sembako dapat memicu dampak besar. Salah satunya, memicu kenaikan harga pangan.

" Rencana ini merupakan sebuah langkah yang tidak saja akan meningkatkan harga pangan dan karenanya mengancam ketahanan pangan tetapi juga akan berdampak buruk kepada perekonomian Indonesia secara umum," dikutip dari Liputan6.com.

Fellipa mengatakan ancaman ketahanan pangan akan dirasakan khususnya pada masyarakat berpendapatan rendah. Rencana kebijakan ini dapat membuat sepertiga masyarakat Indonnesia terancam tak mampu membeli makanan bernutrisi baik.

" Menambah PPN akan menaikkan harga dan memperparah situasi apalagi di tengah pandemi ketika pendapatan masyarakat berkurang," kata dia.