Pemerintah RI Ingin Semua TKI di Timur Tengah Pulang

Demi menjaga martabat, pemerintah akan memulangkan TKI di Timur Tengah.

Dream – Pemerintah Indonesia berencana akan memulangkan sekitar 700.000 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Arab Saudi dalam waktu 15 bulan ke depan. Hal ini diberitakan surat kabar Arab Al-Hayat berdasarkan pernyataan sumber-sumber pemerintah Indonesia.

Sebagian besar TKI tersebut bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan supir pribadi di Arab Saudi.

Sumber tersebut mengatakan keputusan untuk memulangkan TKI dari Saudi adalah keputusan final dan tidak dapat dicabut kembali.

Indonesia telah mengumumkan pada Mei tahun ini bahwa pihaknya akan menghentikan pengiriman TKI ke 21 negara di Timur Tengah.

Beberapa di antara 21 negara tersebut termasuk Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, Libanon, Yordania dan Mesir.

Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengatakan pada Februari tahun ini bahwa ia ingin mengakhiri ekspor pekerja perempuan Indonesia ke negara-negara Timur Tengah.

" Praktik pengiriman perempuan Indonesia ke luar negeri untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga harus segera dihentikan. Kita harus memiliki kebanggaan dan martabat," katanya saat itu.

Saat ini, sekitar 4.700 pekerja rumah tangga dalam proses dipekerjakan di Timur Tengah. Tetapi mereka adalah rombongan terakhir dari pengiriman TKI ke Timur Tengah.

Sementara TKI yang sudah terlanjur bekerja sebagai pembantu rumah tangga di 21 negara tersebut di atas diizinkan untuk menyelesaikan kontrak mereka.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan bahwa lebih dari 67.000 perempuan Indonesia tidak akan diizinkan pergi bekerja di Timur Tengah.

" Saat ini pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan lapangan pekerjaan bagi perempuan Indonesia sehingga mereka tidak perlu pergi ke luar negeri untuk mencari uang," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Namun Pemerintah Indonesia akan terus mengirim perempuan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga ke Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Brunei. Di negara-negara tersebut, sekitar 708.000 orang Indonesia bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Pemerintah Indonesia akan melatih para perempuan tersebut dengan ketrampilan khusus seperti merawat bayi atau memasak sebelum dikirim ke luar negeri. Sehingga mereka tidak perlu menjadi pembantu rumah tangga yang mengurusi semua kebutuhan majikannya.

Pemerintah juga akan mengaudit dan mengakreditasi lembaga-lembaga pelatihan kerja sehingga pekerja migran tahu hak-hak mereka sebelum pergi ke luar negeri. 

Jutaan buruh migran Indonesia bekerja di luar negeri, dan pada tahun 2013 mereka mengirim uang ke kampung halamannya senilai lebih dari US$ 7,3 miliar.