Pemerintah Tolak Intervensi Erdogan Minta Tutup 9 Sekolah

Menseskab Pramono Anung menegaskan Indonesia negara demokratis dan berdaulat. Urusan dalam negeri Indonesia tidak boleh dicampuri oleh negara lain.

Dream - Pemerintah Joko Widodo menolak permintaan Turki untuk menutup sembilan sekolah yang dituduh terkait organisasi ulama Fethullah Gulen. Penolakan ini dilatarbelakangi persoalan kedaulatan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Indonesia merupakan negara demokratis dan berdaulat. Negara lain tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, termasuk terkait dengan keberadaan sembilan sekolah yang dimaksud.

" Maka dengan demikian, urusan dalam negeri Indonesia menjadi tanggung jawab Indonesia, termasuk yan secara resmi diatur dalam Undang-undang (UU) telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah di Indonesia, tentunya peraturan perundangan Indonesia lah yang digunakan. Karena kedaulatan itu menjadi penting bagi Indonesia," kata Pramono, dikutip dari laman setkab.go.id, Senin, 1 Agustus 2016.

Pernyataan ini disampaikan Pramono menanggapi rilis yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia di Jakarta. Dalam rilis tersebut tercantum sembilan nama sekolah yang dituding memiliki keterlibatan dengan organisasi bentukan Gulen.

Mereka berharap Indonesia berkenan memenuhi permintaan itu. Dalam rilis itu, mereka menyatakan beberapa negara telah menutup sekolah yang dicurigai terlibat gerakan pimpinan Gulen, salah satunya adalah Yordania.

Pemerintah Turki memantau terus pengaruh Gulen di beberapa negara, juga di Indonesia. Puncaknya adalah permintaan penutupan sembilan sekolah tersebut, yang pernah menjalin kerjasama dengan Pacific Nations Social and Economic Development Association (PASÄ°AD), lembaga nirlaba asal Turki.