Redam Efek Larangan Mudik, Bansos Tunai Diusulkan Bergulir Lagi

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 6 April 2021 10:46

Tahun Ini, Pemerintah Memastikan Untuk Melarang Mudik Lebaran. (Foto: Shutterstock)

Pemerintah telah menetapkan pemberlakuan kembali larangan mudik pada tahun ini. Sebagai kompensasi dari larangan tersebut, PHRI mengusulkan pengeluaran pemerintah ditambah.

Dream – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta mengusulkan alokasi pengeluaran belanja pemerintah ditingkatkan sebagai kompensasi dari kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini. Strategi ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang masih renda selama pandemi.

Ketua Badan Pimpinan PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, dalam video conference bersama Badan Pengurus Daerah (BPD) PHRI DKI Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Selasa 6 April 202 menilai kebijakan larangan mudik otomatis akan mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat termasuk karyawan hotel dan restoran.

Kebijakan ini akan membuat tertutupnya uang yang mengalir ke daerah karena masyarakat khususnya di ibu kota tak bisa menikmati libur lebaranan di kamping halaman.

Menurut Sutrisno, peningkatan dana spending itu bisa dialokasikan untuk melalui program-program bantuan sosial. Dana pemerintah melalui bantuaan langsung tunai, contohnya, dinilai PHRI lebih efektif memperbaiki daya beli masyarakat di musim mudik tahun ini.

Dengan adanya bantuan tunai tersebut, PHRI DKI Jakarta berharap daya beli masyarakat akan meningkat lagi dan mereka menggunakannya untuk belanja ke restoran atau bahkan menginap di hotel.

" Saya kira itu yang kita harapkan,” kata dia.(Sah)

1 dari 2 halaman

Mudik Dilarang, Satgas: Kasus Harian Bisa Naik di Atas 100 Persen Usai Liburan

Dream - Sempat muncul wacana pelonggaran, pemerinta akhirnya memutuskan melarang mudik Lebaran 2021. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko bertambahnya kasus Covid-19 dan angka kematian.

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah, menyebutkan dampak libur panjang 2020 pada empat titik waktu memicu peningkatan signifikan pada kasus Covid-19, terlebih angka kematian. Empat titik waktu tersebut yaitu libur Idul Fitri, Hari Kemerdekaan, Maulid Nabi, serta Natal dan Tahun Baru.

" Apa yang sudah berlalu dan terjadi pada saat libur di empat titik waktu, kenaikan kasus harian bertambah mulai dari angka terendahnya 37 persen bahkan angka tertingginya bisa lebih dari 100 persen, artinya naiknya dua kali lipat," ujar Dewi saat konferensi pers Rabu 31 Maret 2021.

Menurut Dewi, jumlah kasus harian hingga mingguan mengalami kenaikan usai libur panjang. Demikian pula dengan data kematian dan angka positivity rate yang meningkat, menandakan tingkat penularan bertambah akibat mobilitas yang tinggi.

2 dari 2 halaman

Potensi Kenaikan Kasus Harian Bisa di Level 5.000 Jika Mudik Tak Dilarang

Hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat kenaikan bed occupancy rate (BOR) atau keterpakaian tempat tidur. Padahal di beberapa Provinsi di Jawa sudah melebihi 80 persen.

" Maka potensi dampak libur panjang yang bisa kita lihat, ketika tidak dikendalikan, tidak ada intervensi yang dijalankan adalah yang pertama kenaikan rata-rata jumlah kasus harian bisa naik 37 persen sampai 119 persen," kata Dewi.

Lebih lanjut, kata Dewi, semakin banyak kasus yang terjadi maka semakin tinggi pula risiko bertambahnya angka kematian di sebuah tempat. Bahkan potensi dampak libur panjang diperkirakan meningkatkan kasus harian di level nasional mencapai 5.000.

Selain itu, diprediksi jumlah kasus mingguan bisa bertambah hingga lebih 40 ribu, dan angka kematian per minggu bisa naik hingga 700 kematian per minggu. Untuk itu, daerah perlu melakukan intervensi seperti PPKM 1, PPKM 2 dan PPKM mikro yang terbukti efektif menurunkan kasus harian.

Reporter: Yuni Puspita Dewi

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.