PP Terbit, PPIU Wajib Pisahkan Rekening Penampung Biaya Umroh

Reporter : Syahid Latif
Senin, 22 Februari 2021 18:12
PP Terbit, PPIU Wajib Pisahkan Rekening Penampung Biaya Umroh
Ketentuan baru ini tertuang dalam PP Nomor 38 Tahun 2021.

Dream - Selain mengatur tentang dunia usaha dan pekerjanya, salah satu turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dikeluarkan pemerintah juga mengatur tentang uang setora jemaah umroh. Beleid itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh.

Salah satu ketentuan tersebut mengatur tentang kewajiban Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh (PPIU) yang harus memiliki rekening terpisah untuk menampung dana calon jemaah.

Merujuk pada beleid yang bisa diakses di laman Setneg, Senin, 22 Februari 2021, ketentuan tentang rekening penampungan tersebut tercantum di pasal 3 ayat (1). Selanjutnya PP tersebut menegaskan rekening penampungan ini harus terpisah dari rekening dana operasional PPIU di luar kegiatan umroh.

" Pembukaan rekening penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama PPIU di BPS (Bank Penerima Setoran)," bunyi ayau ketiga pasal tersebut.

 

1 dari 5 halaman

Biaya Umroh Termasuk Perlindungan

Untuk pembukaan rekening tersebut, PPIU bisa memiliki lebih dari satu rekening. Dalam penyetoran biaya umroh, calon jemaah harus menggunakan namanya sendiri.

Terkait biaya umroh yang disetorkan tersebut, PP tersebut menyatakan dana tersebut mencakup pembayaran transportasi; akomodasi; konsumsi; bimbingan ibadah umroh; kesehatan; perlindungan; dan administrasi dan dokumen.

Perlindunga yang dimaksud berupa perlindungan jiwa, kecelakaan, kesehatan, bebas dari penelantaran, serta jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan.

PPIU bisa memberikan perlindungan tadi dalam bentuk asuransi kepada jemaah. Asuransi yang dipakai harus menggunakan produk dari asuransi yang berbasih syariah.

Dalam penentuan biaya umroh, menteri terkait akan menetapkan harga referensi secara berkala sebagai pedoman PPIU menyusun harga paket umroh yang akan dijadikan sebagai BPIU (Biaya Perjalanan Ibadan Umroh).

2 dari 5 halaman

Kini, Ongkos Ibadah Umroh Tak Kena PPN 1 Persen

Dream - Biaya perjalanan ibadah umroh kini tidak lagi terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen dari total tagihan.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuagan Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar Ali, mengapresiasi ketentuan baru ini. Tetapi, dia mengatakan ketentuan ini hanya berlaku untuk perjalanan umroh dengan tujuan hanya Mekah dan Madinah.

" Alhamdulillah kita apresiasi terbitnya PMK ini. Penyelenggaraan umroh kini bebas PPN 1 persen, kecuali untuk kunjungan selain Mekah dan Madinah," ujar Nizar, melalui keterangan tertulis diterima Dream.

 

3 dari 5 halaman

Perjalanan Ibadah Tak Dikenai Pajak

Menurut Nizar, pembebasan pajak ini turut diusulkan oleh Kemenag. Pada 19 Juli 2019, Kemenag berkirim surat kepada Ditjen Pajak berisi penetapan penyelenggaraan umroh sebagai jasa perjalanan ibadah, bukan perjalanan wisata.

" Sehingga, jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun PPIU yang menyelenggarakan mestinya tidak dikenakan pajak," kata Nizar.

Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 4A ayat 3 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pasal tersebut mengatur pengecualian atas pengenaan PPN, salah satunya kelompok jasa di bidang agama.

" Pasal 1 UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga mendefinisikan umroh sebagai kegiatan ibadah berupa berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahallul," ucap Nizar.

 

4 dari 5 halaman

Berlaku 30 Hari Setelah Tanggal Diundangkan

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen PHU Kemenag, Arfi Hatim, mengatakan Kemenag turut mengawal penyusunan PMK tersebut. Pihak Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus beberapa kali diundang Ditjen Pajak Kemenkeu untuk terlibat dalam pembahasan PMK tersebut.

" Proses ini berjalan secara sinergis dalam rangka pelayanan dan perlindungan agar jemaah dapat tenang melaksanakan ibadah tanpa berpikir pajaknya," tuturnya.

PMK Nomor 92/PMK.03/2020 diundangkan pada 23 Juli 2020 dan mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 3 PMK ini mengatur jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai meliputi: jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lain di bidang keagamaan.

Jasa lain di bidang keagamaan yang dimaksud yaitu jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata.

 

5 dari 5 halaman

Jasa Perjalanan Keagamaan Tak Juga Dibebaskan dari Pajak

Untuk penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah meliputi: jasa penyelenggaraan ibadah haji reguler, serta jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, ke Mekah dan Madinah.

Sedangkan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata, meliputi:

1. Jasa penyelenggaraan ibadah Haji Khusus dan/atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ke Kota Mekah dan Kota Madinah

2. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Yerusalem dan/atau Kota Sinai kepada peserta perjalanan yang beragama Kristen

3. Jasa penyelenggaran perjalanan ibadah ke Vatikan dan/atau Kota Lourdes kepada peserta perjalanan yang beragama Katolik

4. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Uttar Pradesh dan/atau Kota Haryana kepada peserta perjalanan yang beragama Hindu

5. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Bodh Gaya dan/atau Kota Bangkok kepada peserta perjalanan yang beragama Buddha

6. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Qufu kepada peserta perjalanan yang beragama Khonghucu.

Beri Komentar