Pro-Kontra Presiden Terpilih Prabowo Subianto Mau Tambah Kementerian Jadi 40 Pos

Pro-Kontra Presiden Terpilih Prabowo Subianto Mau Tambah Kementerian Jadi 40 Pos

© Pesan Erick Thohir Usai Prabowo Gibran Menang Pilpres 2024 maverick

© Pesan Erick Thohir Usai Prabowo Gibran Menang Pilpres 2024 maverick

Dream - Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menambah kementerian menjadi 40 pos di masa kepemimpinannya.  Langkah itu berpotensi melanggar UU Nomor 39/2008 yang membatasi  jumlah kementerian hanya 34 bidang.

"Sebagai wacana boleh saja, harus lahir dari sebuah kajian mendalam tentang tantangan masa depan bangsa sehingga diperlukan penambahan portofolio dalam Pemerintahan kabinet mendatang,"

kata Kamrussamad kepada dikutip dari Liputan6.com, Jumat, 10 Mei 2024.

© Prabowo Gibran 2024 maverick

Kamrussamad menjelaskan langkah pemerintah baru Prabowo-Gibran dengan menambahkan jumlah kementerian harus melalui revisi UU No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

© Prabowo mengaku banyak program Jokowi yang sangat baik untuk kemajuan Indonesia. 2024 maverick

Dia menuturkan, sebelum menerapkan wacana tersebut, Pemerintah harus membahasnya bersama dengan DPR, dan mendengarkan berbagai kajian akademis, dan menerima masukan dari publik.

"Pemerintah dapat mengajukan ke DPR untuk dibahas bersama sama. Saat itulah kita bisa mendengarkan kajian akademis dan pandangan pemerintah serta mendapatkan masukan dari publik,"

ujarnya.

© Rakornas Partai Gerindra 2023 maverick

Sebelumnya, wacana tersebut dibenarkan Partai Gerindra, sebagai partai penyokong utama pasangan nomor dua. Isu penambahan jumlah kementerian ini telah menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kalangan, baik dari pihak yang pro maupun kontra.

© Wapres Ma'ruf Amin 2024 maverick

Salah satunya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menilai penambahan kementerian/lembaga menjadi 40 merupakan otoritas dari presiden terpilih.

Namun, pasangan Presiden Joko Widodo ini menilai jumlah menteri saat ini sudah cukup.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menilai struktur kabinet menjadi 40 kementerian terlalu gemuk alias kebanyakan.

Selain itu, dikawatirkan ke depan akan menimbulkan tumpang tindih antar Kementerian yang terkait.

"Menurut saya terlalu Gemuk kabinetnya, seharusnya kabinet bisa lebih ramping tergantung dari tupoksinya agar tidak tumpang tindih harus dilihat satu per satu kementerian,"

kata Esther.