Anies Baswedan Kalah di PTUN, UMP DKI Jakarta Batal Rp4,6 Juta

PTUN juga mewajibkan kepada pihak tergugat, Anies untuk mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.

Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan Anies Baswedan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP 2022.

Keputusan baru ini harus mengacu pada Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845.

Sebelumnya, Anies menetapkan UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen alias Rp37.749 dari Rp 4.416.186 menjadi Rp4.453.935. Dasar hukumnya termaktub dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1395 Tahun 2021 yang diteken pada 19 November 2021.

Dengan alasan asas keadilan, Anies menaikkan UMP DKI 5,11 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp4.641.854. Keputusan Anies itu rupanya menuai protes para pengusaha hingga akhirnya dibawa ke persidangan.

Gugatan tersebut diajukan oleh Apindo Jakarta pada Kamis, 13 Januari 2022. Mereka menggugat agar keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kenaikan UMP 2022 senilai Rp4.641.854 dibatalkan.