Pupuk Indonesia Pastikan Tak Ada Direksi yang Tertangkap KPK

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 29 Maret 2019 14:15
Pupuk Indonesia Pastikan Tak Ada Direksi yang Tertangkap KPK
Direksinya datang ke KPK untuk ini.

Dream – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang terkait dugaan suap distribusi pupuk. Salah satunya adalah anggota DPR dari Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) disebut-sebut juga tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu. Perseroan memastikan tak ada direksi yang terjaring OTT.

Direktur PT Pupuk Indonesia yang hadir ke KPK untuk memenuhi panggilan untuk memberikan klarifikasi, serta sebagai upaya kooperatif terhadap penegakan hukum.

“ Kegiatan distribusi pupuk, khususnya pupuk bersubsidi tidak terganggu dengan adanya peristiwa itu," kata Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, di Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Jumat 29 Maret 2019.

Dia mengatakan, Pupuk Indonesia selalu kooperatif dan mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Perusahaan pelat merah ini tak secara langsung menjalin hubungan apa pun dengan PT HTK (diketahui HTK adalah Humpuss Transportasi Kimia).

Perusahaan itu menjalin kerja sama dengan anak usaha Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang logistik dan perkapalan, yaitu PT Pupuk Indonesia Logistik.

“ Bentuk kerja samanya pun yakni meliputi perjanjian sewa kapal dan kapal yang digunakan juga adalah pengangkut amoniak dan barang lainnya. Jadi, bukan untuk distribusi pupuk,” kata dia.

1 dari 1 halaman

Petik Pelajaran

Wijaya mengatakan, BUMN ini akan mengambil pelajaran dari kejadian ini. Pupuk Indonesia akan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang lebih bersih dan transparan.

“ Selain itu, juga akan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan operasional, baik di Pupuk Indonesia maupun anak perusahaan,” kata dia.

Wijaya mengatakan pihaknya selalu berkomitmen terhadap penerapan GCG yang baik, termasuk juga pencegahan korupsi di Perusahaan, antara lain melalui implementasi Whistle Blowing System, kewajiban mengisi LHKPN, Pakta Integritas dan lain sebagainya.

Komitmen penerapan nilai-nilai GCG di dalam bisnis Perseroan terbukti dengan mempertahankan Predikat skor GCG dengan predikat “ Sangat Baik” sejak tahun 2016.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga meraih penghargaan Pengendalian Gratifikasi sebagai BUMN dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik di Tahun 2015 oleh KPK, penghargaan ini berdasarkan komitmen pengumpulan laporan gratifikasi yang dikumpulkan oleh Perusahaan.

Kemudian, KPK kembali menyerahkan penghargaan di tahun 2017 kepada Pupuk Indonesia dalam Kategori Penghargaan LHKPN sebagai Lembaga dengan Implementasi e-LHKPN Terbaik Tahun 2017. Penghargaan tersebut diraih berdasarkan tingkat kolektifitas LHKPN Pejabat di lingkungan perseroan.

Beri Komentar
Jangan Lewatkan
More