RI Jadi Negara Pertama Miliki Anggaran Perubahan Iklim

Kerangka Fiskal Mitigasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan yang pertama di dunia.

Dream - Direktur Asia Pasifik United Nations Development Program (UNDP) Hoaliang Xu memberikan apresiasi pada kesediaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik karena telah membuka jalan penerapan pembiayaan nasional yang terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di dunia.

“ Misalnya, Kerangka Fiskal Mitigasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan yang pertama di dunia dan negara-negara di kawasan ini juga mengembangkan kerangka kerja pendanaan perubahan iklim yang serupa,” ujar Hoaliang Xu saat membuka Asian Pasific Regional Forum on Climate Change for Sustainable Development di Jakarta, Selasa 1 September 2015.

Adapun kerangka kerja tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pembiayaan publik domestik dan internasional untuk perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai dukungan atas bentuk kebijakan tersebut, UNDP bersama pemerintah Inggris dan Swedia senantiasa membantu pemerintah negara di kawasan Asia Pasifik untuk mengintegrasikan perubahan iklim dalam anggaran nasional. Juga dengan memberikan bantuan finansial dengan membentuk lembaga Green Climate Fund (GCF).

“ UNDP sudah mulai membantu negara-negara mengakses pendanaan iklim melalui GCF, membangun portofolio program iklim kami sebesar lebih dari USD 1 miliar dolar secara global,” tandas Hoaliang Xu.

Namun, kata Hoaliang Xu, kerangka pembiayaan nasional yang mengaitkan kondisi perubahan iklim di dalamnya ini tidak boleh meminggirkan kebutuhan masyarakat. Terutama untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi.

“ UNDP bekerjasama dengan sejulah pemerintah di kawasan ini untuk memastikan bahwa pembiayaan iklim mencapai kaum miskin. Misalnya, mendukung pemerintah daerah untuk merencanakan dan memberikan investasi yang khusus ditujukan kepada kaum miskin dan yang rentan terhadap iklim,” pungkasnya.