Serangan Ransomware ke PDN Ternyata Berdampak ke Bisnis Jasa Kontruksi

Serangan Ransomware ke PDN Ternyata Berdampak ke Bisnis Jasa Kontruksi

© Pekerja proyek menyelesaikan rangkaian kawat baja di salah satu proyek pembangunan gedung Jakarta, Kamis (25/4/2024). Kenaikan realisasi anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tak sebanding dengan serapan tenaga ke

© Pekerja proyek menyelesaikan rangkaian kawat baja di salah satu proyek pembangunan gedung Jakarta, Kamis (25/4/2024). Kenaikan realisasi anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tak sebanding dengan serapan tenaga ke

Dream - Serangan siber berupa ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN) yang mengenkripsi data dan sistem operasi penting juga berimbas pada pelaku jasa konstruksi. Selama lima tahun terakhir ini, jasa konstruksi telah mengadopsi teknologi informasi.

© Pekerja proyek menyelesaikan rangkaian kawat baja di salah satu proyek pembangunan gedung Jakarta, Kamis (25/4/2024). Kenaikan realisasi anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tak sebanding dengan serapan tenaga ke

Adopsi teknologi itu mencakup penyelenggaraan konstruksi mulai dari proses perizinan berusaha, pengadaan barang dan jasa, hingga big data processing dalam penentuan kebijakan pengembangan jasa konstruksi nasional.

© Pekerja proyek menyelesaikan rangkaian kawat baja di salah satu proyek pembangunan gedung Jakarta, Kamis (25/4/2024). Kenaikan realisasi anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tak sebanding dengan serapan tenaga ke

Ketua Umum BPP Gapensi, Andi Rukman Nurdin menyayangkan kejadian serangan siber yang menyerang Pusat Data Nasional tersebut. Saat ini, dengan lumpuhnya PDN, Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) juga ikut terkunci.

Selama 10 hari tercatat 1.479 permohonan perizinan berusaha dan 12.332 permohonan sertifikasi tenaga kerja konstruksi terhenti.

Andi Rukman menambahkan bahwa aplikasi e-simpan, bagian dari SIJKT yang terkunci oleh ransomware, mencatat pengalaman 10.527 badan usaha konstruksi dan 98.320 tenaga kerja konstruksi profesional.

Data pengalaman tersebut digunakan oleh pengguna jasa APBN, APBD, dan swasta sebagai dasar persyaratan tender.

"Hal ini memicu efek domino yang berujung pada tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi di masa depan. Dampaknya sangat dirasakan oleh pelaku jasa konstruksi yang bergantung pada kelancaran perizinan dan sertifikasi untuk beroperasi dan bersaing,"

kata Andi dikutip dari Merdeka.com, Selasa, 2 Juli 2024.

© Hacker Ini Berhasil Rebut Akses Komputer dan Ubah Harga Barang di Toko Penjara 2024 maverick

Sebagai Ketua Umum BPP Gapensi yang diberi mandat untuk memberdayakan badan usaha jasa konstruksi Anggota Gapensi di seluruh Indonesia, Andi Rukman berharap kepada pemerintah agar data yang tersandera dapat segera dipulihkan demi keberlangsungan dan perkembangan sektor jasa konstruksi.

Sebelum serangan cyber ransomware, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pembina sekaligus pengguna jasa konstruksi.

Kemudian Lembaga OSS yang mengelola perizinan berusaha, dan LPKPP yang mengatur dan mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, masing-masing ketiga lembaga itu melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan efisien dan tepat guna.

© Bambang Susantono Mundur, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN 2024 maverick

Namun, dengan terbitnya kebijakan Satu Data Nasional, hanya Kementerian PUPR yang menyerahkan SIJK ke server PDN, sementara portal PUPR, OSS, dan LKPP masih menggunakan cloud server.