Jokowi Sentil Kementerian dan Pemda yang Lamban Serap Anggaran

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 18 November 2020 18:12

Presiden Jokowi Menyesalkan Serapan Anggaran Yang Lamban Di Kementerian/lembaga Dan Pemerintah Daerah.

Tahun 2020 tinggal sebulan lagi, namun serapannya masih rendah.

Dream – Presiden Joko Widodo mengeluhkan lambannya serapan anggaran APBN. Dia mendorong kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk segera menyerap anggaran.

“ Ini sudah tanggal 18 November masih ada yang proses konstruksi. Ini konstruksi masih dalam proses Rp40 triliun dan pengerjaannya kapan? Tinggal sebulan. Ingat, tanggal 22 Desember kita sudah tutup dan masuk ke libur panjang akhir tahun,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020, dikutip dari Liputan6.com, Rabu 18 November 2020.

Dia menyebut konsumsi pemerintah pada kuartal II 2020 berada di minus 6 persen. Kemudian, pada kuartal III, konsumsi pemerintah meroket ke 9 persen.

Oleh karena itu, dia meminta kementerian dan lembaga pemerintah serta pemerintah daerah untuk benar-benar membelanjakan anggaran sesuai dengan APBN dan APBD yang ada.

“ Pada posisi sulit seperti sekarang ini yang dibutuhkan adalah peredaran uang dan itu berapa dari saat ini memang yang paling diharapkan ada berasal dari konsumsi dan belanja pemerintah,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

1 dari 4 halaman

Perlu Ada Perubahan

Jokowi menegaskan perlu ada perubahan-perubahan fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Arahnya bukannya hanya sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan dan akuntabel.

Tapi juga meningkatkan value for money dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat pada masyarakat.

Ole karena itu, LKPP harus berani melakukan banyak terobosan, terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern.

“ Bangun sistem pengadaan yang realtime. Lakukan transformasi ke arah 100 persen manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat. Big data analytics, cognitive computing, AI, blockchain, dan teknologi terbaru lainnya harus mulai digunakan,” kata dia,

Dengan menggunakan bantuan teknologi terkini, ini akan bisa memonitor secara real time nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan setiap kementerian, setiap lembaga setiap pemerintah daerah.

Jika anggaran baru terserap sedikit, nantinya akan ada “ alarm” bagi para menteri atau kepala daerah agar bisa mempercepat penyerapan anggaran.

“ Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, sangat penting sekali pengadaan dipercepat itu alarm peringatan perlu diberikan karena banyak Kementerian banyak lembaga banyak pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama,” kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Tira Santia)

2 dari 4 halaman

Salurkan Pembiayaan Hingga Rp128 Triliun, Jokowi Apresiasi Industri Fintek

Dream – Industri financial technology (fintech) berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun ini, pembiayaan yang disalurkan fintech mencapai Rp128,7 triliun atau naik 113 persen dari tahun lalu.

Ditambah lagi, ada 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi Rp9,87 triliun pada transaksi layanan keuangan serta Rp15,5 triliun disalurkan oleh penyelenggara fintech equity crowdfunding berizin. Kontribusi ini diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“ Hal ini merupakan perkembangan yang luar biasa,” kata Jokowi saat membuka Indonesia Fintech Summit 2020 dan Pekan Fintech 2020 secara virtual, dikutip dari setkab.go.id, Kamis 12 November 2020.

Namun, lanjut Jokowi, masih ada pekerjaan rumah dalam pengembangan teknologi finansial ini. Berdasarkan Indeks Inklusi Keuangan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN dalam hal tersebut.

“ Di tahun 2019, Indeks Inklusi Keuangan kita 76 persen,” kata dia.

Angka ini lebih rendah daripada beberapa negara ASEAN yang lain. Misalnya, Singapura 98 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen.

“ Sekali lagi, kita masih berada di angka 76 persen,” kata dia.

3 dari 4 halaman

Baru 35 Persen yang Melek Digital

Tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan digital, imbuhnya, juga masih sangat rendah. Data menunjukkan baru sekitar 35,5 persen masyarakat yang mengetahui soal keuangan digital.

Masih banyak pula masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal dan hanya 31,26 persen masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital.

Jokowi berharap agar para inovator fintech tidak hanya menjadi penyalur pinjaman dan penyedia pembayaran daring, tetapi juga bertindak sebagai penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat serta memperluas pemasaran digital bagi UMKM.

“ Para inovator fintech juga harus mengembangkan diri secara terus-menerus untuk menjalankan fungsi aggregator dan innovative credit scoring, memberikan layanan equity crowdfunding dan project financing,” kata dia.

4 dari 4 halaman

Ingatkan Potensi Risiko Kesehatan

Jokowi juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi di sektor keuangan juga dapat menimbulkan potensi risiko.

Antara lain, kejahatan siber, misinformasi, transaksi eror, hingga penyalahgunaan data pribadi, apalagi regulasi nonkeuangan perbankan tidaklah seketat regulasi perbankan.

Para pelaku industri fintech perlu memperkuat tata kelola yang lebih baik dan akuntabel serta memitigasi berbagai risiko yang muncul.

“ Dengan cara ini, saya berharap industri fintech dapat memberikan layanan yang aman kepada masyarakat serta memberi kontribusi besar bagi pengembangan UMKM dan perekonomian nasional,” kata dia.