Setelah Ransomware, Muncul Kelompok Ngaku Akan Jual Data Kemkominfo Rp1,98 Miliar

Reporter : Editor Dream.co.id
Selasa, 2 Juli 2024 18:46
Setelah Ransomware, Muncul Kelompok Ngaku Akan Jual Data Kemkominfo Rp1,98 Miliar
Mncul akun bernama "aptikakominfo" di forum hacker BreachForums yang mengklaim akan jual data Kemkominfo

1 dari 10 halaman

Setelah Ransomware, Muncul Kelompok Ngaku Akan Jual Data Kemkominfo Rp1,98 Miliar

Setelah Ransomware, Muncul Kelompok Ngaku Akan Jual Data Kemkominfo Rp1,98 Miliar © Kasihan dengan Pemerintah Indonesia, Hacker Akan Pulihkan Data PDN Secara Cuma-cuma 2024 maverick

2 dari 10 halaman

© Kasihan dengan Pemerintah Indonesia, Hacker Akan Pulihkan Data PDN Secara Cuma-cuma 2024 maverick

Dream - Setelah peretas Brain Cipher meminta maaf dan akan mengembalikan data Pusat Data Nasional Nasional Sementara (PDNS) yang terenkripsi, kini muncul akun bernama " aptikakominfo" di forum hacker BreachForums yang mengklaim akan menjual data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

3 dari 10 halaman

© Kasihan dengan Pemerintah Indonesia, Hacker Akan Pulihkan Data PDN Secara Cuma-cuma 2024 maverick

Laporan Falconfeeds.io, organisasi intelijen keamanan siber, mengatakan di akun X-nya bahwa " aptikakominfo" akan menjual data milik Kemkominfo seharga US$121.000 atau sekitar Rp1,98 miliar.

4 dari 10 halaman

Data yang Dijual

Data yang Dijual © Hacker Ini Berhasil Rebut Akses Komputer dan Ubah Harga Barang di Toko Penjara 2024 maverick

Menurut BBC Indonesia, data yang dijual mencakup data pribadi, lisensi software sistem keamanan, dan dokumen kontrak dari Pusat Data Nasional dari 2021 hingga 2024.

5 dari 10 halaman

© Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN) Hinsa Siburian saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, K

Namun data tersebut belum jelas apakah terkait dengan serangan ransomware yang dilakukan Brain Cipher terhadap PDNS di Surabaya.

Pemerintah sendiri belum menanggapi 
pernyataan dijualnya data Kemkominfo di BreachForums.

6 dari 10 halaman

Sebelummya, kelompok siber Brain Cipher mengeklaim bertanggung jawab atas serangan ransomware terhadap PDNS di Surabaya, Jawa Timur.


Mereka meminta maaf dan berjanji akan memberikan kunci untuk membuka akses data-data pemerintah yang dienkripsi secara cuma-cuma pada Rabu, 3 Juli 2024.

Hal ini mereka lakukan karena aksinya telah memengaruhi banyak orang.

7 dari 10 halaman

© Gara-gara Gaji Kurang, Banyak Pekerja IT Mulai Menawarkan Jasa Hacker 2024 maverick

Brain Cipher menegaskan tidak ada motif politik di balik serangannya dan meminta maaf kepada publik Indonesia.


Pernyataan tertulis kelompok itu dilaporkan StealthMole, organisasi intelijen yang memantau ancaman dark web, di akun X-nya pada Selasa pagi, 2 Juli 2024.

8 dari 10 halaman

© Data Sensitif KAI Diduga Bocor Ulah Hacker, Ini Kata Ahli Keamanan Siber 2024 maverick

" Rabu ini, kami akan memberikan pada Anda kuncinya secara cuma-cuma," tulis Brain Cipher.


" Kami berharap serangan kami membuat Anda paham betapa pentingnya membiayai industri ini dan merekrut spesialis yang berkualifikasi," lanjut Brain Cipher.

9 dari 10 halaman

Selain itu, Brain Cipher meminta ada pernyataan terbuka kepada publik yang menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka dan mengonfirmasi bahwa mereka " secara sadar dan independen telah mengambil keputusan ini" .

" Jika perwakilan pemerintah merasa salah berterima kasih pada peretas, Anda bisa melakukannya secara privat melalui kantor pos," tambahnya.

Kelompok Brain Cipher sebelumnya meminta tebusan sebesar US$8 juta (setara Rp131 miliar). Namun pemerintah Indonesia bersikukuh tidak akan membayar tebusan tersebut.

10 dari 10 halaman

Pakar keamanan siber dari Ethical Hackers Indonesia, Teguh Aprianto, mengatakan serangan siber terhadap PDNS yang terjadi pada Kamis, 20 Juni 2024, menjadi yang paling parah dalam daftar panjang peretasan data pemerintah.


Menurut Teguh Aprianto, pusat data pemerintah masih rentan karena Kemkominfo dan Badan SIber dan Sandi Negara (BSSN) belum serius dalam menangani serangan siber.

“Ketika terjadi serangan langsung lumpuh dan mengganggu layanan publik. artinya masing-masing lembaga itu (bermasalah),” kata Teguh kepada BBC Indonesia.

Beri Komentar