Gerbang Tol Bakal Dihilangkan, Siap-Siap Bayar Tarif Pakai Teknologi MLFF

Reporter : Okti Nur Alifia
Selasa, 7 Februari 2023 14:48

Gerbang Tol (Ilustrasi/Shutterstock)

Sebab pembayaran tol dikumpulkan melalui Global Navigation Satellite System (GNSS) dan law enforcement melalui Automatic number-plate recognition (ANPR).

Dream - Rencana sistem baru transaksi tanpa henti (Multi Lane Free Flow/MLFF) di ruas jalan tol di Indonesia bakal menjadi kenyataan. Dengan sistem pembayaran yang dikumpulkan melalui Global Navigation Satellite System (GNSS) dan Automatic number-plate recognition (ANPR) nantinya tidak akan ada lagi gardu atau gerbang di setiap pintu masuk atau keluar jalan tol.

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan UMUM (PUPR) , Ali Rachmadi menjelaskan rencana sistem baru MLFF ini sudah pernah dibahas dalam rapat terbatas pada 26 April 2016 lalu. Kala itu Presiden Joko Widodo berpesan agar penerapan pembayaran tol tanpa berhenti ini bisa dijalankan.

Presiden juga meminta agar antrean di gerbang tol dihilangkan dan diganti dengan aplikasi-aplikasi sensorik yang nanti langsung dihubungkan dengan account di bank.

" Kemudian pak Menteri kami dengan dasar hukum PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, di mana kegiatan pengumpulan tol merupakan salah satu kegiatan dalam pengoperasian jalan tol, dan mengeluarkan Permen nomor 16 tahun 2017 tentang transaksi non tunai di jalan tol," ujar Ali dikutip dari Merdeka.com, Selasa, 7 Februari 2023.

1 dari 4 halaman

Namun dalam Permen nomor 16 tahun 2017 tersebut hanya terfokus pada penggunaan uang elektronik sajaTerbitnya Permen PUPR nomor 18 tahun 2020 tentang transaksi tol non-tunai nirsentuh di jalan tol diharapkan akan menjadi payung hukum pelaksanaan sistem baru ini.

Penerapan teknologi bayar tol tanpa sentuh akan diterapkan secara bertahap. Di tahap awal yang menjadi masa transisi, pengguna jalan tol masih bisa melakukan pembayaran menggunakan kartu dengan porsi 50 persen dari gerbang tol yang ada.

Sementara pembayaran melalui MLFF ditargetkan sudah melayani paling sedikit 20 persen dari gardu di gerbang tol.

" Metode transisi MLFF sistem eksisting ini masih melakukan pembayaran dengan tapping melalui gardu tol," ujarnya.

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

Kementerian PUPR Gelontorkan Dana Rp10,38 Triliun untuk IKN, Buat Bangun Apa Saja?

Dream - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran untuk dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun ini sebesar Rp10,38 triliun.

Jumlah tersebut diinformasikan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar bidang Cipta Karya di IKN pada tahun ini.

Diana juga mengatakan pagu anggaran di Cipta Karya untuk tahun ini sebesar Rp25,03 triliun.

" Di sini termasuk untuk dukungan pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp10,38 triliun," ujar Dirjen Cipta Karya, Diana Kusumastuti, dikutip dari Liputan6.com, Rabu 25 Januari 2023.

Rincian anggarannya yakni digunakan untuk infrastruktur dasar air minum sebesar Rp622,5 miliar yang diperuntukkan bagi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku, Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi SPAM Sepaku Tahap I.

3 dari 4 halaman

Infrastruktur Lainnya

Adapun untuk infrastruktur dasar sanitasi sebesar Rp816,4 miliar yang ditujukan untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, 3 KIPP, Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah, Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 KIPP, Pembangunan Unit Pengurukan Residu pengolahan Sampah IKN.

Kemudian untuk pengembangan kawasan permukiman dialokasikan sebesar Rp1,26 triliun bagi proyek Land Development (Urban Design IA, IB dan IC), Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I dan Tahap II, Sistem Proteksi Kebakaran KIPP, Manajemen Konstruksi (MK)Induk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Dana sebesar Rp7,64 triliun juga dialokasikan untuk Bina Penataan Bangunan dialokasikan yang diperuntukkan bagi proyek pembangunan Bangunan Gedung Pusat Pemerintahan, Kantor Presiden, Gedung Sekretariat Presiden, Wisma Negara, Gedung Kementerian Koordinator, Gedung Kantor Kemensetneg, Gedung Kantor Kementerian/Lembaga, Masjid Negara, Gedung dan Kawasan Beranda Nusantara, Rencana Detail dan Pengembangan Kawasan KIPP.

4 dari 4 halaman

Selanjutnya untuk perencanaan dan pengendalian dialokasikan sebesar Rp40,24 miliar, yang diperuntukkan bagi Pengendalian dan Monitoring Kegiatan, Operasional Satgas IKN dan biaya pendukung pembebasan lahan.

Sebelumnya, Kementerian PUPR mengelontorkan anggaran sekitar Rp99,6 miliar untuk membangun dermaga logistik dan material di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, demi menunjang pembangunan infrastruktur IKN Nusantara.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Ahmad di Penajam mengatakan, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan dermaga logistik dan material di IKN baru selesai pertengahan tahun ini.