Sri Mulyani Bicara Cinta: Butuh Pengorbanan

Reporter : Syahid Latif
Jumat, 21 Oktober 2016 16:43
Sri Mulyani Bicara Cinta: Butuh Pengorbanan
Apa konsep cinta menurut mantan petinggi Bank Dunia ini

Dream - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendadak bicara soal cinta di depan pesera seminar di Yogyakarta. Namun cinta yang dibahas Sri Mulyani kali ini tak lepas dari soal ekonomi.

Berbicara dalam seminar bertajuk ‘What Motivates Tax Compliance?’ pada Kamis (20/10) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sri Mulyani mengatakan cinta membutuhkan pengorbanan. Tak hanya pada manusia, rasa cinta ini harus tertanam pula pada bangsa.

“ Bila kita cinta negara, kita tidak bisa hanya cinta saja. Cinta butuh pengorbanan, yaitu dengan membayar pajak. I love this country but I don’t participate, what kind love is that?” katanya.

Dalam kaitan cinta itu, mantan petinggi Bank Dunia itu mengatakan salah satu bentuk cinta sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) adalah dengan membangun negara yang merdeka dan berdaulat lewat pajak.

Diakui Sri Mulyani, salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak. Hal ini pun menambah berat tugas pemerintah yang mengaku penerimaan pajak nasional belum optimal.

Rumitnya peraturan di bidang perpajakan memang telah menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra, baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak sendiri untuk memahami peraturan-peraturan tersebut.

“ Ada banyak studi dari IMF (Dana Moneter Internasional), Bank Dunia yang menyatakan mengapa rasio pajak di Indonesia itu rendah, alasan utamanya karena peraturan perpajakan kita sangat rumit, ketika peraturan pajak rumit maka pemenuhan target semakin sulit,” ungkapnya.

Melihat persoalan tersebut, Menkeu berjanji terus berupaya mereformasi berbagai regulasi di bidang perpajakan, antara lain terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh). “ Kita melakukan amendemen RUU (Ketentuan Umum dan Tata Cara) Perpajakan dan RUU Pajak Penghasilan," katanya.(Sah)

(Sumber: Kemenkeu.go.id)

Beri Komentar