Sri Mulyani Siapkan BLT Rp24,17 Triliun di Tengah Isu Kenaikan Harga BBM, Dieksekusi Pekan Ini

Reporter : Alfi Salima Puteri
Senin, 29 Agustus 2022 15:27

Foto: YouTube Kementerian Keuangan

Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menyiapakan sejumlah bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang akan terimbas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Dream - Pemerintah akan mengambil opsi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagai imbas kenaikan minyak mentah dunia yang membebani APBN.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, pemerintah telah menyiapakan sejumlah bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang akan terimbas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan tiga bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM dengan total sebesar Rp24,17 triliun.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.

“ Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun,” kata Sri Mulyani dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Senin 29 Agustus 2022.

1 dari 2 halaman

Dia menjelaskan, BLT tersebut akan segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp150 ribu selama empat kali dengan total BLT yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk setiap penerima.

“ Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu ke dua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun,” jelasnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan melalui pemberian bantuan subsidi upah sebesar Rp600 ribu dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.

“ Nanti Ibu Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.

2 dari 2 halaman

Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.

Kementerian Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dimana 2 persen dari Dana Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun untuk subsidi sektor transportasi, antara lain angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.

“ Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” ujar Sri Mulyani.