Sukuk Infrastruktur, Sumber Pendanaan Masa Depan

Keputusan Kelompok Negara G20 mempertimbangkan penggunaan sukuk untuk membiayai investasi infrastruktur bisa memacu peningkatan pasar sukuk.

Dream - Global Head of Islamic Finance, Fitch Ratings, Bashar Al Natoor, menyatakan beberapa tantangan yang signifikan harus diatasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sukuk (surat utang syariah) untuk investasi infrastruktur. Salah satu tantangannya adalah menemukan struktur hukum yang akan diterima oleh tiga pihak yakni pemerintah, investor dan dewan syariah.

Proyek-proyek infrastruktur pada akhirnya bisa menjadi pemicu utama penerbitan sukuk. Namun masalahnya, sukuk infrastruktur sejauh ini umumnya penerbitannya relatif kecil dan didanai secara lokal. Selama ini, pembangunan infrastruktur telah dibiayai dan dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah atau daerah yang melibatkan sektor swasta melalui pembiayaan proyek infrastruktur.

" Salah satu ketidakpastian utama adalah apakah negara penerbit sukuk akan bersedia untuk langsung menjaminkan aset infrastruktur kepada investor sukuk atau menerima struktur yang paling umum, yang dikenal sebagai sukuk Ijarah," kata Natoor, seperti dikutip dari Gulf News, Rabu, 8 April 2015.

Dengan sukuk Ijarah penawaran akan lebih sederhana dan lebih mudah serta berpotensi lebih menarik bagi investor. Terutama karena struktur ini cukup kompatibel dengan pembiayaan proyek konvensional.

Namun, negara tidak mungkin bersedia untuk mengadopsi struktur seperti ini jika mereka berisiko kehilangan kendali atas aset atau jika mereka tidak memiliki peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan. Dengan demikian akan lebih banyak pekerjaan untuk menemukan struktur hukum atau peraturan baru mengenai sukuk untuk pembiayaan infrastruktur.

" Kami percaya struktur alternatif dapat ditemukan, tapi itu akan memakan waktu lebih lama dan akan menjadi lambat untuk memulainya, terutama karena struktur yang inovatif harus disetujui oleh dewan syariah. Apalagi saat ini, perbedaan pendapat di kalangan ulama syariah dapat terjadi bahkan dalam yurisdiksi tunggal," katanya.

Tantangan-tantangan tersebut mungkin akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang lebih tinggi untuk mengatasinya daripada bentuk hukum pendanaan infrastruktur yang lebih mapan, setidaknya sampai kerangka standar telah ditetapkan.

Namun, Fitch percaya beberapa tren penting akan memberikan dorongan yang diperlukan untuk pengembangan sukuk infrastruktur. Salah satu dorongannya adalah meningkatnya dukungan pemerintah untuk keuangan syariah, tumbuhnya penerimaan sukuk, dan kebutuhan pembiayaan serta investasi yang besar di wilayah Gulf Cooperation Council (GCC), Turki, Asia dan pasar negara berkembang lainnya.

Kerangka hukum transparan yang membuat nyaman investor, emiten, dan ulama akan menarik basis investor lebih yang luas secara signifikan bagi proyek-proyek infrastruktur besar.

" Seiring dengan inisiatif G20, badan-badan lainnya juga mengambil langkah-langkah yang bisa membantu. Termasuk Bank Pembangunan Islam dan Bank Pembangunan Asian yang mengatakan akan berupaya untuk memberikan bantuan dan jaminan kredit teknis kepada negara-negara anggota yang ingin mendanai proyek-proyek infrastruktur, serta langkah Dana Moneter Internasional untuk menciptakan ahli-ahli di bidang sukuk," pungkasnya.