Tanah Kosong Susah Dicari, Saudi Ancam Pajaki Lahan Terlantar

Di tengah upaya membangun 500 ribu rumah, para investor justru menelantarkan tanah.

Dream - Kesabaran pemerintah Saudi pada pemilik lahan kosong sudah habis. Dianggap terlalu lama menelantarkan lahannya, Kementerian Perumahan Arab Saudi berencana mengenakan pajak terhadap lahan yang belum dikembangkan.

Media resmi pemerintah Saudi seperti dilansir laman Arabnews, Kamis, 15 Januari 2015, Menteri Perumahan Shuwaish Al Duwaihi menegaskan kebijakan baru ini diharapkan bisa membantu mengakhiri kekurangan rumah di Saudi dan memacu pertumbuhan ekonomi negara itu.

Banyak lahan kosong di kerajaan tersebut dimiliki oleh orang-orang kaya atau perusahaan yang lebih suka menyimpannya sebagai investasi atau menjualnya dengan harapan mendapat untung besar.

Pemerintah Saudi sebetulnya telah saja lama mempertimbangkan pengenaan pajak untuk mendorong pemilik mengembangkan atau menjual lahan miliknya. Pada September tahun lalu, masalah ini telah dibahas Dewan Ekonomi Agung Saudi yang diketuai Raja Abdullah.

Dikutip Saudi Press Agency, Menteri Al Duwaihi mengusulkan meningkatkan momentum politik untuk pajak ini dapat menambah pendapatan negara di tengah turunnya harga minyak global.

" Kementerian Perumahan mendorong aturan pajak tentang lahan kosong," kata Al Duwaihi. " Kementerian telah mengajukan studi rinci tentang hal ini yang akan memiliki dampak positif pada kenaikan harga tanah dan monopoli tanah."

Riyadh termasuk dalam daftar kota Saudi yang menderita kekurangan lahan, Sejumlah lahan yang dimiliki kementerian untuk membangun perumahan sejauh ini terletak di desa-desa dan tempat-tempat yang jauh dari perkotaan.

Setelah muncul kerusuhan di dunia Arab pada tahun 2011, Raja Abdullah mengumumkan rencana pembangunan 500 ribu rumah selama beberapa tahun senilai US$ 67 miliar. Tapi birokrasi serta kekurangan lahan telah menunda skema tersebut.

Koran Al Watan mengutip Al Duwaihi yang mengatakan 62 persen dari sekitar 20 juta warga Saudi telah memiliki rumah sendiri. Dana Moneter Internasional memperkirakan bahwa tidak termasuk orang-orang yang tinggal di perumahan tradisional, rasionya adalah 36 persen.