UEA dan Malaysia Rebutan Bisnis Syariah, Indonesia di Mana?

Uni Emirat Arab dan Malaysia saling berebut berbagai sektor potensial bisnis syariah dunia. Di kala dua negara ini bersaing, dimana peran Indonesia?

Dream - Tahun 2014 telah membuat perekonomian Islam mencapai puncaknya. Mulai dari makanan halal, penerbitan sukuk hingga industri halal lainnya mengalami pertumbuhan dua digit. Pertanyaannya kini, dimanakah peran Indonesia di saat Malaysia dan Uni Emirat Arab tengah berlomba menjadi juara.

Sebuah laporan baru dari Thomson Reuters (TR) dan DinarStandard mengakui Uni Emirat Arab (UEA) menjadi industri Islam paling maju kedua setelah Malaysia. Pengakuan ini tak terlepas dari ambisi Dubai yang bertekad menjadi ibukota ekonomi Islam global pada tahun 2016.

UEA saat ini sudah memimpin dari Malaysia dalam bidang kosmetik dan fashion halal. Tetapi berada di belakang Negeri Jiran di bidang keuangan, makanan, obat-obatan dan wisata termasuk ibadah haji dan umrah.

" Secara keseluruhan, kesempatan untuk menciptakan brand berkualitas yang menguntungkan dari segi regional dan bisa memenuhi gaya hidup konsumen, memiliki potensi yang besar dan itu bisa dilihat," kata Abdulla Al Awar, kepala eksekutif dari Pusat Pengembangan Ekonomi Islam Dubai seperti dikutip dari laman thenational.ae, Selasa, 9 Desember 2014.

Dinard Standard memperkirakan belanja barang-barang konsumen syariah diperkirakan mencapai US$ 3,7 triliun pada tahun 2019. Angka tersebut naik 10,8 persen per tahun dari US$ 2 triliun pada tahun lalu.

Aset keuangan syariah mencapai US$ 1,66 triliun pada tahun 2013, yang dipicu oleh ekspansi dana berbasis syariah yang meningkat sebesar 15 persen dan penerbitan sukuk tumbuh sebesar 11 persen. Laporan tersebut memperkirakan bahwa aset keuangan syariah sebesar US$ 4,2 triliun akan tersedia bagi investor pada tahun 2014.

" Untuk makanan halal, ada peluang investasi di seluruh rantai pasar dan di sektor UKM, yang membutuhkan pembiayaan syariah dan pembiayaan perdagangan," kata Al Awar.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan demografi yang tinggi, dikombinasikan dengan peningkatan penetrasi industri halal di populasi Muslim, ekonomi Islam diperkirakan mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi selama bertahun-tahun.

Pertumbuhan penerbitan sukuk, dengan Inggris, Luksemburg dan Afrika Selatan yang mengeluarkan instrumen berbasis syariah pada tahun 2013, kemungkinan akan menjadi keuntungan untuk sektor ini. 

Laporan terbaru Dinardstandar ini juga mengakui permintaan untuk pembiayaan syariah di tengah krisis keuangan tahun 2008 membantu sektor keuangan berbasis prinsip Islami ini tumbuh signifikan.

" Krisis keuangan global telah menumbuhkan kesadaran yang lebih besar di seluruh dunia tentang keunggulan opsi pendanaan jangka panjang," Essa Kazim, gubernur Dubai International Financial Centre, mengatakan dalam laporan tersebut.

Sayangnya, kurangnya standarisasi produk syariah telah memperlambat pembangunan ekonomi halal. Ketidaksepakatan ulama terkait nilai aset yang sesuai syariah menunjukkan bahwa produk keuangan syariah yang diperdagangkan di satu wilayah bisa jadi berbeda di negara lain.

" Banyak produk keuangan berbasis syariah memiliki struktur dipesan lebih dahulu dan dijual di counter. Ini membatasi jumlah total pembeli," ungkap laporan tersebut.

Indonesia yang memiliki megapotensi dari perbankan ritel syariah diakui belum bisa mandiri. Hal yang sama terjadi di Pakistan dan Turki. Tingkat penetrasinya diakui masih sangat rendah. 

Ketidakstabilan politik di Timur Tengah dan kebangkitan ISIL di Suriah dan Irak juga memiliki dampak, kata laporan itu. " Militansi ekstremis Islam telah menempatkan branding dan posisi sektor ekonomi Islam menjadi kurang menarik," ungkap laporan tersebut. (Ism)