UMP 2019 Naik 8,03%, Sri Mulyani Beri Pesan Ini ke Pengusaha

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 18 Oktober 2018 09:44
UMP 2019 Naik 8,03%, Sri Mulyani Beri Pesan Ini ke Pengusaha
Kenaikan UMP 2019 akan berlaku tahun 2019.

Dream – Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan besaran minimal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Dengan rencana kenaikan penghasilan itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap daya beli masyarakat bisa ikut terpacu.

“ Ya, kami lihat dari sisi pengaruhnya terhadap dunia usaha dan masyarakat. Kalau dari sisi daya saing, kan, berarti positif,” kata Sri Mulyani di Jakarta, dilansir dari Merdeka.com, Jumat 19 Oktober 2018.

Sri Mulyani juga tak lupa berpesan pada para pengusaha agar bisa melihat rencana kenaikan UMP 2019 ini dari sisi positif. Dia mengatakan kenaikan UMP diharapkan bisa ikut memacu produktivitas pekerja.

“ Kalau dari dunia usaha, bagaimana mereka melihat kenaikan upah itu dibarengi dengan produktivitas atau tidak,” kata mantan direktur perencanaan World Bank itu.

Sri Mulyani mengharapkan kenaikan UMP juga bisa meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM).

“ Jadi, yang paling menjadi kunci kualitas SDM agar produktivitas kita naik, sehingga bisa mendapatkan kesejahteraan melalui kenaikan pendapatannya,” kata dia.(Sah)

1 dari 4 halaman

Dream – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan batas Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03 persen. Pemerintah Provinsi diminta untuk mengumumkan kenaikan ini serentak pada 1 November 2018.

Gubernur yang tak menaikkan UMP, siap-siap akan mendapatkan sanksi.

Dilansir dari Liputan6.com, Rabu 17 Oktober 2018, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per tanggal 15 Oktober 2018, mewajibkan gubernur menetapkan UMP 2019. Selain berdasarkan kenaikan yang ditetapkan pemerintah, kenaikan UMP juga memperhatikan Dewan Pengupahan Provinsi.

" UMP tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak pada tanggal 1 November 2018," ‎berikut bunyi SE No. 8.240.

Tak hanya itu, gubernur juga dapat (tidak wajib) menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk kabupaten/kota tertentu, yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP.

" UMK tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019. UMPdan UMK yang ditetapkan oleh gubernur berlaku terhitung mulai 1 Januari 2019," bunyi SE ini.

2 dari 4 halaman

SE No. 8. 240 juga memuat sanksi bagi kepala daerah yang tidak menetapkan kenaikan UMP sesuai dengan ketetapan pemerintah. Berikut ini adalah rincian sanksi yang akan diberikan bagi gubernur yang melanggar aturan.

Dalam pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak malaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubemur dan/atau Wakil Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau wakil Wali Kota.

Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 bulan.

Selanjutnya apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetapi tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(Sumber: Liputan6.com/Septian Deny)

3 dari 4 halaman

Ini Perhitungan Kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 Persen

Dream – Pemerintah telah menetapkan acuan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor B.240/M-Naker/PHISSK-UPAH/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

Menteri Ketenagkerjaan, Hanif Dhakiri menjelaskan angka itu bukanlah keputusan dari menteri, melainkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut data BPS, dikatakan bahwa inflasi 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,15 persen.

“ Kalau dikombinasikan antara angka inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 8,03 persen,” kata Hanif dikutip dari setkab.go.id, Rabu 17 Oktober 2018.

Hanif memastikan penetapan ini telah disampaikan ke seluruh jajaran gubernur di Indonesia. Para  gubernur diminta segera memproses perhitungan UMP 2019 dan menetapkannya pada 1 November 2018.

Sekadar informasi, Surat Edaran Nomor B.240/M-Naker/PHISSK-UPAH/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 menyebutkan penetapan UMP 2019 dilakukan serentak pada 1 November 2018. Kenaikannya sebesar 8,03 persen.

4 dari 4 halaman

Nggak Perlu Demo

Terkait sosialisasi, Hanif mengatakan para pelaku usaha maupun serikat pekerja sudah memahami konten dari PP Nomor 78 Tahun 2015 itu. Dia juga meminta serikat pekerja untuk tidak berunjuk rasa. Dikatakan bahwa salah satu fungsi dari PP Nomor 78 itu adalah memastikan agar pekerja selalu mendapatkan kenaikan upah setiap tahun.

“ Nggak perlu demo, nggak perlu ramai-ramai, nggak perlu ribut-ribut, upah naik terus dan Alhamdulillah tahun depan berarti akan naik sekitar 8,03 persen,” kata dia.

Dunia usaha, kata Hanif, bisa lebih memprediksi kenaikan upah di tahun yang akan datang. Prediksi ini berdasarkan pada tren pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Beri Komentar