Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, Mendorong Unit Syariah Menerapkan Manajemen Modern Dan GCG Dalam Operasionalnya. (Foto: Wapres.go.id)
Dream – Ekonomi dan keuangan syariah masih jauh dari potensinya meskipun perkembangannya cukup pesat. Manajemen dan tata kelola usaha yang baik (good corporate governance) diperlukan untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah.
“ Kegiatan usaha syariah, menurut saya, harus lebih mampu menerapkan prinsip manajemen modern dan tata kelola usaha yang baik. Kegiatan usaha syariah harus mampu menjalankan usaha yang menguntungkan dan memenuhi ketentuan syariah yang lebih ketat,” kata Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin.
Hal itu disampaikan KH Ma'ruf Amin saat menerima Penghargaan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Manajemen Keminatan Syariah dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar melalui video conference dikutip dari wapres.go.id, Selasa 23 Juni 2020.
Ma’ruf Amin mencontohkan, pengelolaan bank syariah yang dinilai baik. Di sana, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam mengawasi operasional serta produk-produknya sesuai dengan prinsip syariah.
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan tersebut, di antaranya pelaksanaan operasional, lingkungan dan budaya kerja, cara berpakaian dan sikap karyawan, serta dalam pengembangan produk yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam.
“ DPS bertugas mengawasi operasional bank syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS biasanya diposisikan setingkat dengan Dewan Komisaris,” kata dia.
Dalam kesempatan ini, Ma’ruf menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepadanya dalam Bidang Ilmu Manajemen Keminatan Syariah oleh UMI.
Ia juga memberikan apresiasi kepada universitas tersebut karena telah menyelenggarakan pendidikan manajemen dengan keminatan syariah sebagai salah satu fokus pembelajaran di UMI.
“ Hal ini saya harapkan dapat berkontribusi dalam melahirkan praktisi-praktisi manajemen yang tidak saja mempu memahami teori manajemen modern tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankannya,” kata dia.
Di akhir orasinya, Wapres meminta ekonomi dan keuangan syariah terus digaungkan sehingga mengalami percepatan.
Apalagi, saat ini Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah diperluas cakupannya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di mana presiden menjadi ketuanya dan wapres menjadi wakil ketua sekaligus menjadi ketua harian.
“ Saya harapkan agar kita semua senantiasa menggelorakan dan mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, agar terus berkembang dan mencapai potensinya,” kata dia.
Dream – Dalam masa transisi menuju “ Kenormalan Baru”, pemerintah terus berupaya mengkaji penerapannya agar tetap aman dari Covid-19. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap produktif agar tetap mampu mendorong pergerakan ekonomi, termasuk ekonomi syariah.
“ Pemberlakuan tatanan baru membuat aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal yang mutlak. Di sinilah peluang industri halal yang jika diterapkan secara baik, Insya Allah dapat menjadi pilihan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, dikutip dari laman wapres.go.id, Jumat 5 Juni 2020.
Ma’ruf, yang menjadi narasumber Webinar Nasional Ekonomi Syariah di Indonesia: Kebijakan Strategis Pemerintah Menuju New Normal Life yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, mengimbau UMKM ekonomi syariah juga turut menyediakan produk dan jasa terkait kesehatan, seperti masker, pelindung wajah, dan hand sanitizer.
Perubahan masyarakat ini perlu mendapatkan oleh pelaku ekonomi syariah. “ Contohnya, transaksi perbankan akan lebih fokus pada layanan internet banking, sementara pembelanjaan produk juga akan semakin fokus pada transaksi online,” kata dia.
Ma’ruf menekankan pentingnya adaptasi sesuai kondisi. Pelaku ekonomi syariah harus bisa menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi digital dan transaksi online dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
Ma’ruf juga mengungkapkan pemerintah melakukan refocusing dan realokasi APBN serta pelebaran defisit. Hal ini ditujukan untuk memberikan keleluasaan dalam menangani permasalahan kesehatan dan menyediakan anggaran bantuan sosial yang cukup besar.
“ Pemerintah juga memberikan stimulus, baik fiskal maupun non-fiskal serta memastikan anggaran tersedia untuk program pemulihan ekonomi,” kata dia.
Advertisement
Kisah Sukses Penyintas Kanker Bangun Kedai Burger, Cuma Jual 30 Porsi tapi Selalu Laris
Donald Trump Tebar Pujian Lagi ke Presiden Prabowo Subianto: 'Sosok Luar Biasa dari Indonesia'
Intip Gaji Pramugari di Indonesia, Penasaran?
7 Pantai Dekat Jakarta yang Cocok untuk Pelepas Penat
Saatnya Gen Z untuk Shine & Unstoppable di Yamaha Youth Community Got Talent 2025
Tolak Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 T Dibayar APBN, Menkeu Purbaya Sentil Pemasukan Danantara
Momen Pilu Kakek Pengumpul Rongsokan Pingsan Usai Uang Rp70 Juta Habis Dilalap Api
Saatnya Barudak Bandung Jadi Shine & Unstoppable di Yamaha Youth Community Got Talent 2025
Sabar Ya Bun! Ini Alasan Si Kecil Lebih Rewel Ketika Bersama Ibu
Rahasia Tubuh Ramping dan Sehat Jisoo BLACKPINK, Bukan Hasil Diet Ketat!