Kerjasama ini untuk mengenalkan sistem ekonomi syariah kepada masyarakat.
Dream - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Hal itu ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (Master of Agreement/MoU) antara OJK dengan PBNU.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, kerjasama dengan NU selain mendorong edukasi, juga untuk mengenalkan kepada masyarakat sistem ekonomi syariah.
" Kerjasama ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman masyarakat mengenai sistem ekonomi syariah dan membagi pengetahuan tentang perencanaan keuangan," kata Muliaman di Gedung PBNU, Jakarta, Senin 29 Februari 2016.
Muliaman mengatakan, kerjasama OJK dengan NU juga dilandasi survei OJK pada 2013. Dalam survei itu, OJK mendapat temuan akses masyarakat pedesaan ke sistem keuangan masih sangat rendah.
" Hanya sekitar 21 persen 17 tahun ke atas telah melek keuangan. Dengan tingkat penggunaan layanan keuangan sebesar 54,9 persen," ucap dia.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj sendiri menyambut baik kerjasama ini. Menurut Said, edukasi ini penting dilakukan karena banyak warga NU yang tidak paham dengan sistem dan perencanaan keuangan sekarang ini.
" Ini tantangan kami sebagai ormas Islam. Kerjasama ini juga sebagai bentuk edukasi bagi kami," kata Said.
Meski begitu, dia menyangkal jika warga santri tidak mengenal sistem ekonomi syariah. Kyai Said menyebut para santri sebetulnya tahu istilah-istilah ekonomi syariah dari kitab kuning yang dipelajari.
" Sayangnya, para santri enggan mendalami karena " manut" dengan apa yang disampaikan kyainya. Dan kyainya enggan memberi pemahaman kata baru," ucap dia.
Dengan adanya kerjasama ini, Said berharap suatu saat nanti ekonomi syariah dapat menjadi bagian penting dalam mendorong kemakmuran bangsa.
" Sistem ekonomi atau perbankan syariah itu harus kita perjuangkan, hasil atau enggaknya kita pasrahkan kepada Allah," kata dia. (Ism)
