© MEN
Dream - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mengaku telah mempelajari banyak hal teknis dari penyelenggaraan haji tahun 2023.
Menurutnya, evaluasi tersebut akan menjadi pedoman untuk mendesain ulang skenario penyelenggaraan haji di tahun mendatang agar menjadi lebih baik.
" Alhamdulillah, saat ini kita sudah di tahap akhir untuk pengiriman jemaah haji melalui Bandara Jeddah. Kami mempelajari banyak hal terkait skenario untuk penataan dan perbaikan penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya," terangnya saat meninjau proses pemulangan jemaah di Bandara Jeddah, Selasa 18 Juli 2023.
Berikut ini adalah sejumlah teknis penyelenggaraan haji 2023 yang akan dikaji dan didesain ulang untuk penyelenggaraan haji tahun kedepannya.
Hilman mengatakan, ada sejumlah teknis penyelenggaraan haji 2023 yang akan dikaji dan didesain ulang. Pertama, soal keberangkatan dan kepulangan jemaah. Menurutnya, hal tersebut erat kaitannya dengan pengaturan ritme jadwal penerbangan pesawat.
" Soal kepulangan dan keberangkatan, saat ini tim kami sedang mereka-reka jadwal pesawat dan ritmenya, mau bagaimana? landai di awal, tinggi di tengah, landai di belakang, rata, atau kah naik turun itu ritmenya? sedang kita pelajari," terangnya, dikutip dari laman Kemenag, Sabtu 22 Juli 2023 dikutip dari Liputan6.com.
Kedua, soal durasi waktu jemaah tinggal di Makkah dan Madinah. Ia mengaku, pihaknya mendapat amanah khusus dari Menteri Agama (Menag), Yaqut Chalil Qoumas, untuk melakukan kajian ulang terkait hal ini..
Menurut Hilman, Menag berharap lama tinggal jemaah di Saudi Arabia bisa diperpendek, tentunya dengan tetap mempertimbangkan regulasi yang berlaku di Saudi.
" Sebagaimana amanah dari bapak Menag, kami Ditjen PHU, diminta mendesain ulang tentang lama masa tinggal jemaah di Madinah dan di Makkah. Syukur-syukur bisa diperpendek. Tapi semua itu tergantung dengan regulasi yang ada di Saudi Arabia," jelas Hilman.
Ketiga, soal pelayanan jemaah di masa puncak haji atau Armina (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang menurutnya menjadi layanan pokok yang harus didesain ulang agar menjadi lebih baik.
Hilman menyampaikan, untuk mewujudkan hal tersebut pihaknya akan membentuk tim khusus dan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi.
" Ketiga, yang paling penting, yaitu menangani selama prosesi Armina atau Masyair. Itu juga sedang kita desian. Dan ini adalah special force yang akan ditangani tim khusus. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik," ujarnya.
" Kita juga mengomunikasikan hal ini dengan pemerintah Saudi Arabia, karena apa pun yang kita lakukan nanti terkait dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi," tambahnya.
Terkait investigasi bersama oleh pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi soal kinerja Mashariq yang tidak optimal melayani jemaah di Armina, Hilman mengatakan, sampai saat laporan yang diperolehnya sebatas keterlambatan penjemputan di Muzdalifah selama 3 jam.
Sementara untuk hasil menyeluruh masih menunggu laporan resmi. " Untuk yang lain, masih dikaji oleh pemerintah Saudi, karena ada banyak faktor, bagaimana ketidakoptimalan itu terjadi, dan kita masih menunggu secara resmi," tandasnya.
sumber: Liputan6.com.
Advertisement
Kasus Ijazah Gibran, Sudah Selesai atau Belum?
Menilik 5 Green Movement Seru di Synchronize Festival
Deal Lepas 10,08 Miliar, Low Tuck Kwong Tambah Porsi Lego Saham Bayan Resources ke Jhonlin Baratama
IHSG Dibuka Menguat, Investor Pantau Laporan Cadev RI
MK Tak Temukan Bukti Gibran Punya Ijazah Setara SMA, Tapi Tak Bisa Batalkan Status Wapres
Berapa Lama Harus Bisa Plank Sesuai Usia? Ini Patokan untuk Usia 18 hingga 60 Tahun ke Atas
7 Makanan yang Sering Dianggap Tidak Sehat, Padahal Kaya Nutrisi
Ingin Meningkatkan Rasa Mencitai Diri Sendiri? Coba Ubah Cara Mengingat Masa Lalu
Tuban dan Canggu Ada di Jawa dan Bali, Mengapa Nama Tempatnya Bisa Sama?
