Menko Maritim Rizal Ramli mengakui sempat ada usulan memasukan Israel dalam daftar negara bebas visa. Namun pemerintah mencoretnya.
Dream - Pemerintah memberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 84 negara di dunia. Hal ini disampaikan Menko Maritim dan Sumberdaya, Rizal Ramli dalam rapat koordinasi perkembangan proses pemberian BVK bagi negara sahabat.
Rencananya, minggu ini BVK akan mulai berlaku untuk 84 negara tersebut. Langkah ini merupakan lanjutan dari pemberian bebas visa bagi 47 negara pada beberapa bulan yang lalu.
" Setelah mereview keputusan pemberian 47 visa pada 3 bulan yang lalu, dampaknya positif. Artinya terjadi peningkatan turis dari negara negara yang diberi bebas visa." tutur Rizal Ramli di Ruang Rapat Menko Bidang Maritim dan Sumberdaya, Gedung BPPT, Jakarta.
Rizal menegaskan pemerintah memberlakukan seleksi ketat kepada negara-negara yang terdaftar menerima BVK. Pemerintah berupaya keras menutup akses masuk negara-negara yang aktif dalam perdagangan Narkoba dan eksportir ideologi ekstrem. Hal ini bertujuan untuk menghindari Indonesia menjadi ladang baru ideologi ekstrem dan radikal.
Dari daftar negara-negara tersebut, terdapat negara-negara yang diberi perhatian khusus, yaitu Brasil, Tiongkok, dan Australia.
Mengingat adanya konflik diplomatik antara Indonesia dan Brasil terkait kasus hukuman mati beberapa waktu yang lalu, hal ini sudah ditangani dengan kembali diterimanya duta besar (dubes) Indonesia oleh Presiden Brazil. Dengan ini Brasil diberi bebas visa.
Ketatnya aturan terkait bebas visa di Australia, juga membuat pemerintah melakukan negosiasi dengan dubes Australia terkait pemberian bebas visa dengan beberapa komitmen.
" Pemberian visa jangka panjang terhadap pejabat tinggi di atas direktur, pemberian visa untuk pebisnis, dan pengetatan bandara dan pelabuhan di sana terkait narkoba," imbuhnya.
Pemerintah juga memberi catatan kepada Tiongkok untuk mengantisipasi perdagangan narkoba dan cyber crime. Untuk itu pemerintah akan mengundang dubes Tiongkok dan unsur terkait untuk melakukan kerjasama dalam bidang keamanan ini.
Untuk menyambut masuknya turis dari negara-negara bebas visa ini, pemerintah juga akan mensosialisasikan 90 titik jalur masuk dan keluar turis. Di luar pintu masuk yang sudah populer seperti Batam, dan Jakarta.
Pemerintah mengharapkan pihak imigrasi, kepolisian, BIN, dan BNN untuk melakukan monitoring yang lebih canggih pada titik-titik tersebut. Nantinya, data turis yang masuk ke Indonesia akan di-share ke kepolisian yang memiliki data black list dari Interpol.
" Dari kebijakan bebas visa kepada 47 negara sebelumnya, pertumbuhan turis mencapai 19%. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari yang biasanya hanya 6-8%," tutup Rizal.
Sementara itu, di antara 84 negara yang mendapatkan bebas visa, Israel sempat disebutkan masuk daftar. Hal tersebut sempat menimbulkan polemik di masyarakat karena Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Namun, Rizal Ramli kemudian memastikan bahwa Israel tidak masuk. Hal ini diungkapkannya lewat akun Twitter @RamliRizal, " Ada yang usul Israel Dapat Fasilitas Bebas Visa, Namun Kami Coret," tulis Rizal.
