Alasan Personal Menteri Nadiem di Balik Terbitnya Permendikbud PPKS

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Senin, 15 November 2021 12:00
Alasan Personal Menteri Nadiem di Balik Terbitnya Permendikbud PPKS
Nadiem Makarim mengungkapkan salah satu alasan lahirnya Permendikbud Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dream - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim membalas hadiah Hari Ayah yang diberikan ketiga putrinya dengan sebuah pesan mendalam. Salah satunya adalah `hadiah` dari Nadiem untuk kondisi perkuliahan yang diyakini lebih melindungi anak didik. 

Pesan tersebut disampaikan Nadiem lewat unggahan di feed akun Instagram @nadiemmakarim baru-baru ini. Nadiem yang biasa disapa Mas Menteri ini memperlihatkan hadiah sebuah piring dari bahan diduga styrofoam dengan gambar wajah seorang anak perempuan. 

" Hari ini hari Ayah. Tanpa sepengetahuan kalian, kalian memberikan Dada suatu hadiah yang luar biasa. Hadiah itu adalah keberanian. Keberanian untuk melawan pelaku-pelaku kekerasan seksual di kampus," kata Nadiem, dikutip Senin, 15 November 2021.

Diketahui Nadiem telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Beleid tersebut memicu pro dan kontra di masyarakat. 

Penerbitan Permendikbud Bertepatan dengan Hari Ayah, Nadiem menyebut peraturan yang dilahirkannya itu sekaligus hadiah di Hari Ayah. Dia menambahkan Permendikbud ini diharapkan bisa membuat masa-masa kuliah putrinya kelak akan jauh dari ketakutan dan ancaman.

" Di hari Ayah ini, Permendikbud Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi diluncurkan. Tanpa kalian yang selalu di hati Dada, tanpa ketakutan atas ancaman yang mungkin kalian hadapi saat kalian berkuliah, mungkin langkah besar ini tidak akan terjadi," sambungnya.

1 dari 10 halaman

Mantan bos Gojek itu juga mengaku, perjuangan melahirkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 bukanlah perjalanan mudah. Sebab, aturan teknis tentang pencegahan kekerasan seksual masih menimbulkan perdebatan di Indonesia.

" Kalian harus ingat, perjuangan ini tidaklah mudah. Tapi kalian akan sadar saat sudah besar, bahwa melakukan hal yang baik dan benar seringkali adalah opsi yang tersulit. Ingat prinsip itu. Jangan pernah menghindari kesulitan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan, hingga hari ini masih banyak korban kekerasan seksual yang diam tetapi tetap mendukung aturan baru tersebut.

" Hari ini Dada melihat mahasiswa se-Indonesia tanpa pengecualian bersatu menyuarakan dukungannya. Dosen-dosen dari Sabang sampai Merauke berdiri tegap, siap menyalakan obor keadilan di semua kampus," ucap Nadiem.

 

2 dari 10 halaman

Sebelumnya, Permendikbudristek 30/2021 tentang PPKS kerap mendapat sorotan dari berbagai kalangan seperti Muhammadiyah, MUI, hingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tak sedikit dari mereka yang menafsirkan beberapa pasal yang tertuang dalam aturan tersebut melegalkan perzinahan atau seks bebas di lingkungan kampus.

Hal ini langsung dibantah oleh Nadiem. Dalam keterangannya, fokus Permendikbud PPKS ini merupakan upaya pencegahan penindakan tegas atas kekerasan seksual, sehingga definisi dan penganturan yang diatur juga khusus untuk mencegah serta mengatasi kekerasa seksual.

Bagi beberapa kalangan lain, Permen PPKS ini juga merupakan sebuah jawaban atas keresahan organisasi dan perwakilan mahasiswa atas tindak kekerasan seksual di lingkup kampus namun minim penanganan.

3 dari 10 halaman

Nadiem: Kemendikbudristek Tak Dukung Apapun Tak Sesuai Norma Agama

Dream - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, memberikan klarifikasi atas beragam kritik terkait terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dia secara tegas menyatakan Kemendikbudristek tidak mendukung segala upaya yang bertentangan dengan norma agama.

" Satu hal yang perlu diluruskan juga, mohon menyadari bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama sekali tidak mendukung apapun yang tidak sesuai dengan norma agama dan tindakan asusila," ujar Nadiem.

Pernyataan ini disampaikan Nadiem menanggapi kritikan yang menyebut Permendikbudristek PPKS melegalkan perbuatan zina maupun hubungan sesama jenis. Nadiem menegaskan peraturan tersebut menyasar tindakan kekerasan seksual dengan definisi yang sangat jelas.

" Target dari Permendikbud ini adalah untuk melindungi puluhan ribu bahkan ratusan ribu korban dan untuk mencegah terjadinya kontinuasi dari pada korban ini di lingkungan kampus," kata dia.

4 dari 10 halaman

Sinyal Peringatan Pada Para Pelaku

Dia juga mengajak masyarakat khususnya di lingkungan kampus untuk berani bersuara jika melihat bahkan mengalami kekerasan seksual. Nadiem menyatakan justru dengan Permendikbud ini Bangsa Indonesia mengambil posisi yang keras dan tegas untuk mengatakan tidak para pelaku kekerasan seksual.

" Dan untuk memberikan peringatan yang sangat tegas untuk mereka yang memikirkan melakukan hal-hal seperti ini bisa dilakukan di dalam kampus," kata dia.

Lebih lanjut, Nadiem menegaskan Permendikbud tersebut menunjukkan sinyal Pemerintah hadir untuk melindungi korban dan mereka yang berpotensi menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

" Pemerintah hadir untuk melindungi kita dan masa depan generasi penerus bangsa," ucap dia, dikutip dari Merdeka.com.

5 dari 10 halaman

Menag Segera Terbitkan Edaran Dukung Permendikbudristek Hapus Kekerasan Seksual

Dream - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan dukungan terhadap terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penananganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi.

Agar peraturan tersebut dapat berlaku ke kampus agama naungan Kemenag, pihaknya segera menerbitkan Surat Edaran ditujukan kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)

" Kami mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan Mas Menteri, karenanya kami segera mengeluarkan Surat Edaran untuk mendukung pemberlakuan Permendikbud tersebut di PTKN," ujar Gus Yaqut.

Gus Yaqut sepakat dengan semangat Kemendikbudristek dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Menurut dia, kekerasan seksual bisa menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan dari pendidikan nasional.

" Kita tidak boleh menutup mata, bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan dan kita tidak ingin ini berlangsung terus menerus," kata dia.

 

6 dari 10 halaman

Diharapkan Korban Bersuara

Gus Yaqut juga menekankan kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek sangat baik dan tepat. Dia berharap dengan kebijakan tersebut, kekerasan seksual dapat ditekan.

" Dengan kebijakan ini kita berharap para korban dapat bersuara dan kekerasan seksual di dunia pendidikan dapat dihentikan," kata dia.

Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbudristek untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan tersebut ditandatangani Nadiem pada 31 Agustus 2021, dikutip dari Kemenag.

7 dari 10 halaman

Ramai Permendikbud PPKS di Kampus, Kemendikbud Tegaskan Bukan Legalisasi Zina

Dream - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan beleid antikekerasan seksual di lingkungan kampus sebagai bentuk hak warga negara atas pendidikan melalui pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. 

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam terkait terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Menurut Nizam, Permendikbud itu juga dibuat sebagai langkan awal merespons peningkatan kekerasan seksual di wilayah kampus.

" Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal kita untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi kita,” jelas Nizam dalam keterangan tertulis Kemendikbud.

Permendikbudristek PPKS dinilai detail dalam mengatur langkah-langkah yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Di samping itu, membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah berulangnya kembali kekerasan seksual yang menimpa sivitas akademika.

8 dari 10 halaman

Permendikbudristek PPKS Dibutuhkan Civitas Kampus

Nizam berharap, kepastian hukum yang diberikan melalui Permendikbudristek ini akan memberikan kepercayaan diri bagi pimpinan perguruan tinggi untuk mengambil tindakan tegas bagi sivitas akademika yang melakukan kekerasan seksual.

Nizam menyampaikan, beleid ini diharapkan dapat memberikan pemulihan hak-hak sivitas akademika yang menjadi korban kekerasan seksual untuk kembali berkarya dan berkontribusi di kampus dengan lebih aman serta optimal.

" Kami mengajak pimpinan perguruan tinggi untuk dapat menyiapkan dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai Permendikbudristek 30/2021 agar kampus kita menjadi lingkungan belajar yang semakin aman dan nyaman untuk mewujudkan Merdeka Belajar," ajak Nizam.

9 dari 10 halaman

Bukan Legalkan Zina

Nizam juga membantah anggapan yang mengatakan aturan ini dapat melegalkan praktik perzinaan di kampus. Dia mengatakan, anggapan tersebut timbul karena kesalahan persepsi atau sudut pandang.

" Tidak ada satu pun kata dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan perzinaan. Tajuk di awal Permendikbudristek ini adalah ‘pencegahan', bukan ‘pelegalan'," tegasnya.

Nizam juga menggarisbawahi fokus Permendikbudristek PPKS hanya menyoroti pencegahan dan penindakan praktik kekerasan seksual di kampus.

" Fokus Permen PPKS adalah pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual. Sehingga definisi dan pengaturan yang diatur dalam permen ini khusus untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual," tegasnya.

10 dari 10 halaman

Isi Permendikbud 30 Tahun 2021

Saat ini, kata Nizam, beberapa organisasi dan perwakilan mahasiswa menyampaikan keresahan dan kajian atas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan perguruan tinggi.

“ Kebanyakan dari mereka takut melapor dan kejadian kekerasan seksual menimbulkan trauma bagi korban. Hal ini menggambarkan betapa mendesak nya peraturan ini dikeluarkan,” ujarnya.

Berikut Isi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang bisa diakses di laman kemendikbud.

Beri Komentar