Banyuwangi Kembangkan Mal Pelayanan Publik

Mal ini akan berisi pelayanan publik untuk mengurus administrasi kependudukan dan perpustakaan.

Dream -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi akan mengembangkan mal pelayan publik. Pengembangan ini dilakukan menyusul rencana eksekusi Mall of Sri Tanjung (MOST).

Asisten Pemerintahan Pemkab Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto, mengatakan, MOST memiliki letak strategis. Sehingga, memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik untuk kebutuhan mereka.

“Berbagai bentuk layanan masyarakat, misalnya pengurusan surat keterangan tidak mampu, pengajuan beasiswa, dan lain-lain, akan dibuka di gedung MOST,” kata Ustadi, kepada Merdeka.com.

Tidak hanya pelayanan publik, nantinya bangunan tiga lantai tersebut juga akan dilengkapi perpustakaan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi taman baca masyarakat. “Kami akan memaksimalkan gedung untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ustadi.

MOST selama ini merupakan bangunan mangkrak karena sengketa antara Pemkab Banyuwangi dan PT DGU. Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 2160 K/Pdt/2015, telah memutuskan pengelolaan bangunan itu kepada Pemkab Banyuwangi.

Kepala Bagian Hukum, Hagni Ngesti Sri Rezeki, mengatakan, putusan Mahkamah Agung tersebut memberi mandat mengenai pengosongan objek sengketa tanpa syarat apapun.

"Proses hukumnya sudah inkracht, dan hari ini Pengadilan Negeri melakukan eksekusi," kata Hagni.