Para demonstran tidak percaya dengan penerapan hukum di China.
Dream - Hong Kong saat ini dilanda kekacauan menyusul rusuh yang terjadi di hampir semua kawasan. Pemerintah setempat sampai menutup sejumlah kantor administrasi pada Kamis, 13 Juni 2019.
Dikutip dari The Guardian, kekacauan terjadi dipicu kerusuhan para demonstran yang berkumpul di sekitar kantor pemerintahan dan kepolisian sejak Rabu kemarin (12 Juni 2019). Mereka menentang rencana pemerintah yang akan memberlakukan aturan tentang ekstradisi ke China daratan.
Meski mendapat penolakan keras, Pemerintah Hong Kong berkeras bakal memberlakukan rencana tersebut yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Ekstradisi.
Namun demikian, Dewan Legislatif Hong Kong memutuskan menunda pengesahan RUU kontroversial tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Kerusuhan berawal bertepatan dengan rencana pengesahan RUU Ekstradisi itu kemarin. Demi mencegah anggota dewan terlibat dalam pengesahan tersebut, para demonstran memblokade jalan-jalan utama di sekitar kantor pemerintahan di pusat Hong Kong.
1 dari 4 halaman
Penyebab Kerusuhan
Ketegangan antara massa dengan kepolisian meningkat, terutama saat massa mencoba menerobos masuk ke kantor pemerintah meminta RUU itu dibatalkan. Kepolisian merespon dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk memblokade dan membubarkan massa.
Kerusuhan terjadi dalam beberapa jam. Jelang larut malam, massa kemudian mundur dan membubarkan diri.
Sebanyak 72 orang dalam rentang usia 15 hingga 66 tahun dilaporkan terluka dalam kerusuhan ini. Dua pria mengalami kondisi kritis.
Usai kerusuhan pada Rabu malam waktu setempat, Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, membuat pernyataan ke publik. Sembari menitikkan air mata, Lam menyebut protes yang terjadi dengan kerusuhan terorganisir sekaligus menolak tudingan menjual Hong Kong yang dialamatkan pada dia.
2 dari 4 halaman
Hong Kong Lumpuh
Segelintir massa bertahan di distrik pusat bisnis yang terletak di pusat Hong Kong pada Kamis pagi. Sementara jalanan dan pusat perbelanjaan tutup.
Operator kereta Hong Kong, MTR, menyatakan Stasiun Admiralty yang berlokasi di jantung zona protes akan ditutup hari ini. Penutupan diberlakukan setelah MTR mendapat permintaan dari kepolisian.
Rezim pemerintahan Carrie Lam mengusulkan amandemen UU Ekstradisi sehingga memungkinkan dikabulkannya permintaan ekstradisi dari otoritas China daratan, Taiwan dan Makau untuk tersangka kejahatan seperti pembunuhan serta pemerkosaan. Permintaan akan diputuskan atas kasus per kasus.
3 dari 4 halaman
Latar Belakang Munculnya RUU Ekstradisi
Usulan tersebut ditempuh usai pemuda Hong Kong berusia 19 tahun diduga membunuh kekasihnya berusia 20 tahun yang sedang hamil. Kasus pembunuhan itu dikabarkan terjadi saat keduanya tengah liburan di Taiwan pada Februari tahun lalu.
Pelaku kabur ke Hong Kong dan tidak diekstradisi ke Taiwan karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara.
Hong Kong terlibat perjanjian ekstradisi dengan 20 negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Tetapi, perjanjian tersebut tidak dijalin dengan China.
4 dari 4 halaman
Ketidakpercayaan Pada Sistem Hukum China
Rencana tersebut membuat marah masyarakat Hong Kong, terutama kaum muda dalam usia 18 tahunan. Mereka menentang rencana itu karena ketidakpercayaan atas penerapan hukum di China.
China menganggap Hong Kong sebagai wilayahnya setelah kedaulatannya dikembalikan oleh Inggris pada 1997. Tetapi, China menerapkan prinsip satu negara dengan dua sistem yang memberikan jaminan bagi Hong Kong untuk menerapkan hukum secara independen, termasuk sistem pemerintahan dan ekonomi sendiri.
Meski begitu, masyarakat Hong Kong menolak disebut sebagai warga negara China meski mereka berasal dari etnis yang sama. Mereka pun menuntut Hong Kong sepenuhnya merdeka dari China.(Sah)
