Rosaline mendesak Pemerintah menyediakan RS khusus hanya untuk pejabat.
Dream - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Rumaseuw, membuat pernyataan yang memantik pro dan kontra. Di tengah perjuangan bersama mengatasi gelombang kedua Covid-19, Rosaline meminta pemerintah membangun rumah sakit khusus pejabat negara.
Rosaline berpikiran pejabat negara wajib mendapat faskes khusus. Mengingat tugas negara yang mereka emban. " Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan faskes buat pejabat negara," ujar Rosaline.
Dia mengaku dalam satu dua bulan belakang membantu banyak pejabat negara mencari rumah sakit di Jakarta. Namun, hampir semua rumah sakit tidak bisa melayani.
Rosaline mengatakan para pejabat biasanya akan dirawat di RSPAD Gatot Soebroto. Tetapi dengan terjadinya lonjakan Covid-19, rumah sakit itu tidak bisa lagi memberikan pelayanan sehingga banyak pejabat terlunta-lunta.
" Begitu Corona lahir, Kemenkes harus sudah mulai waspada karena pejabat negaranya harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya, bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta, saya sedih," kata dia.
1 dari 2 halaman
Ngaku Sampai Ngemis
Dia juga mengatakan beberapa koleganya sempat mengemis demi mendapatkan layanan rumah sakit. Bahkan ada yang meninggal dunia akibat tidak tertangani.
" Saya punya satu teman Komisi II, tiga hari lalu baru meninggal, saya sempat ngemis-ngemis, saya punya Ketua Fraksi PAN, teman dari Wakil Ketua Komisi IX, saya punya Ketum PAN, semua ngemis-ngemis ke Medistra untuk ada ruangan itu," kata dia.
Dia pun mendesak Pemerintah untuk lebih memperhatikan kesehatan anggota dewan. Caranya dengan membangun RS khusus pejabat.
" Bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara, segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata dia.
2 dari 2 halaman
Dikenai Teguran Keras
Juru Bicara DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menyatakan desakan Rosaline agar Pemerintah menyediakan RS khusus pejabat adalah pendapat pribadi. Dia juga menyatakan Rosaline telah mendapat teguran keras dari DPP PAN.
" DPP PAN telah memberikan teguran kepada dokter Rosaline atas pernyataannya yang bersifat pribadi di acara webinar tentang perlunya rumah sakit khusus pejabat," kata Viva.
Dia menilai pernyataan tersebut tidak tepat diucapkan, apalagi secara emosional. Viva juga menyatakan usulan Rosaline bertentatangan dengan Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
" Tanpa diskriminasi dan sekat stratifikasi sosial, apakat pejabat atau masyarakat, kaya atau miskin, jadi implementasi public services harus adil dan setara," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.
