Koordinator Kontras Haris Azhar membuat aduan mengenai adanya anggota TNI, Polri dan juga BNN menerima aliran dana dari Fredi Budiman.
Dream - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menyayangkan tindakan sejumlah lembaga penegak hukum yang baru mengumumkan keterlibatan oknum anggota mereka dalam jaringan gembong narkoba Freddy Budiman.
Dia mempertanyakan, mengapa pengumuman itu baru dilakukan setelah informasi pengakuan Freddy dia unggah ke media sosial.
"Begitu kita ungkap bahwa ada oknum BNN yang dapat duit dari Freddy Budiman, berapa hari kemudian BNN merilis nama dua orang yang sudah dihukum beberapa tahun yang lalu," kata Haris.
Sebelumnya, Haris mengunggah informasi yang dia sebut berasal dari pengakuan Freddy. Dalam informasi itu, Haris menulis adanya oknum di dalam Badan Narkotika Nasional, Polri, dan juga Tentara Nasional Indonesia, yang menerima duit dari Freddy untuk memuluskan bisnis haramnya dari dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.
"Kemudian Polda Metro Jaya juga, kok baru diumumkan sekarang, berarti sebetulnya dia mengafirmasi omongan saya," tambah Haris.
Terkait informasi ini, Haris mengaku sudah berusaha berkomunikasi dengan tim Kepresidenan. Tapi sayang, dia baru mendapat tanggapan setelah Freddy dieksekusi.
"Saya sudah menyampaikan ke Jubir Presiden sejak hari Senin. Empat hari saya tunggu, tidak ada kabar. Setelah saya kirim tulisan saya, baru dia (Johan Budi) telepon balik saya," ujar Haris.
Menurut dia, tindakan ini semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam mencegah aksi kejahatan. Selain itu, dia mengaku tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembuktian secara hukum.
"Nah kalau soal membuktikan, saya bukan pihak yang memiliki otoritas kewajiban atau memiliki perlengkapan untuk membuktikan, saya warga negara tugas berpartisipasi untuk mencegah kejahatan," kata Haris.
